Penyerapan Anggaran Kemensos Capai 98,58 Persen, Risma Paparkan 4 Pos Realisasinya

Bansos dan nonalam capai 100 persen

Sementara itu, Risma menjelaskan, realisasi bantuan untuk program perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam mencapai Rp 50,89 miliar atau 100 persen.

Tingginya realisasi bantuan tersebut, kata dia, lantaran adanya tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu.

“Ini kenapa kami 100 persen, karena sebetulnya kurang. Setelah tragedi Kanjuruhan, yang meninggal banyak sehingga realisasinya melebihi 100 persen. Kemarin, kami sampai minta dana dari dana hibah,” kata Risma.

Untuk bantuan PKH, Risma menuturkan bahwa terdapat perbedaan capaian realisasi pada sukses salur dan realisasi transaksi.

Realisasi anggaran pada sukses salur mencapai Rp 28,7 triliun atau 100 persen, sedangkan realisasi transaksi sebesar Rp 28,48 triliun atau 99,22 persen.

Baca juga: Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak

“Kami sudah menyalurkan 100 persen, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22 persen. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, pindah, dan sebagainya. Jadi, beda antara realisasi sukses salur dan realisasi transaksi,” kata Risma.

Ia mengungkapkan, bantuan program Dayasos pada 2022 dialokasikan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan BLT BBM, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena).

Alasan perbedaan data anggaran bansos 2022

Pada kesempatan tersebut, Risma menyampaikan alasan adanya perbedaan antara data anggaran bansos 2022 pihaknya dengan Komisi VIII DPR.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyebutkan bahwa anggaran bansos pada 2022 sebesar Rp 78 triliun. 

Baca juga: Kunjungi Pasar Baturiti Bali, Jokowi Bagi-bagi BLT, Sembako, dan Borong Buah Lemon

"Berbeda dari data Rp 78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM pada 2022," jelas Risma.

Untuk program Pena, lanjut dia, realisasi telah mencapai Rp 26,68 miliar atau 52,31 persen dari pagu sebesar Rp 51 miliar. Hal ini terjadi karena tenggang waktu pelaksanaan program di penghujung tahun.

Untuk itu, Risma meminta dukungan kepada legislator agar meringankan langkah Kemensos mengejar realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya dengan membuka hold anggaran tidak pada penghujung tahun.

“Kami rutin melakukan rapat dengan kementerian atau lembaga (K/L) terkait agar hold anggaran dibuka pada awal tahun. Jadi, kami saat ini tengah berjuang, kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI untuk mempermudah langkah kami ke depannya,” kata Risma.

Baca juga: Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Merespons permintaan tersebut, Ashabul Kahfi menyatakan dukungan terhadap Mensos Risma untuk mendorong K/L terkait agar membuka hold anggaran di awal tahun guna memperlancar proses penyaluran bansos.

Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi terhadap program-program yang secara konsisten telah dilakukan Kemensos pada 2022 dan kembali dilanjutkan pada 2023.

“Kami apresiasi program-program Kemensos dan segala realisasinya yang telah dicapai. Kami dukung langkah Mensos Risma dan Kemensos untuk terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat,” tutur Ashabul.