Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Kompas.com - 08/02/2023, 17:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan bahwa segala keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati bakal menentukan setiap kader yang potensial diusung sebagai calon presiden (capres) maupun calon anggota legislatif (caleg). Termasuk dalam hal ini Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

"Kalau kata Ibu Ketum (Puan) jadi caleg, caleg, kalau kata ketum jadi capres, capres, kan gitu saja," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Di sisi lain, Said menyebutkan bahwa Puan dan seluruh kader PDI-P memiliki hak yang sama untuk maju sebagai capres maupun caleg.

Ia juga meyakini, Puan akan mematuhi keputusan Megawati nantinya terkait peluang langkah politik itu.

"Bagi Mbak Puan, sesungguhnya mau di manapun selagi itu kehendak Ketum pasti dijalani oleh Mbak Puan," jelasnya.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, soal menyerahkan kepada Megawati menandakan bahwa tidak ada anak emas di PDI-P.

Baca juga: Relawan GP Mania Bakal Bubar, PDI-P: Enggak Ada Hubungan sama Parpol

Ia menilai, semua kader di PDI-P adalah petugas partai yang siap ditugaskan dalam jabatan politik di mana saja.

"Kami-kami ini di partai tidak ada anak emas, anak perak, anak tembaga semua sama, kami semua petugas partai," tutur dia.

Sebagai informasi, PDI-P hingga kini belum memutuskan apapun langkah politik terkait Pemilu 2024.

Namun, sejauh ini mengerucut dua nama yang digadang bakal capres PDI-P yaitu Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Puan sendiri sudah menyatakan bahwa terkait capres, nama itu sudah berada di kantong Megawati.

Untuk itu, semua kader diminta menunggu 'tanggal main' pengumuman tersebut.

"Ketua umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin. Jadi, enggak usah nengok kiri kanan," tegas Puan dalam acara Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kota Fraksi PDI-P seluruh Indonesia, di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (9/1/2023).

"Enggak usah bingung harus si ini, harus si itu. Kayaknya si ini, kayaknya si itu, surveinya tinggi ya si ini, kayaknya cocok sama si ini," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com