Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma memberi penjelasan terkait anggaran penanganan kemiskinan sebesar Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding.

Risma menjelaskan, anggaran Rp 500 triliun itu sebenarnya untuk perlindungan sosial, bukan sekadar bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut Risma sampaikan dalam rapat kerja antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).

"Jadi begini, Pak. Yang saya tahu itu anggaran Rp 500 triliun itu perlindungan sosial, itu yang disampaikan Ibu Sri Mulyani saat di Malang. Itu di dalamnya ada PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang Rp 74 triliun, ada subsidi gas, subsidi listrik, ada subsidi BBM, totalnya Rp 500 T. Namanya perlindungan sosial, bukan untuk bantuan sosial," ujar Risma di ruang rapat.

Baca juga: Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Risma menekankan anggaran kemiskinan Rp 500 triliun itu berinduk pada program Perlindungan Sosial.

Menurutnya, anggaran bansos Kemensos sebesar Rp 74 triliun juga ada di dalam program tersebut.

"Jadi beda, beda. Jadi kalau (urutan) ada bansos, terus ada subsidi listrik, ada gas, itu induknya Perlindungan Sosial, begitu program namanya. Namanya program Perlindungan Sosial, di dalamnya ada bansos Kemensos, yang Rp 74 triliun (anggaran). Saya jelaskan itu memang kemarin mungkin belum terlalu detail," imbuhnya.

Risma menjawab hal tersebut lantaran dicecar oleh Komisi VIII DPR terkait anggaran penanganan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel.

Adapun anggaran penanganan kemiskinan itu pertama kali diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.

Baca juga: Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Jhon Kenedy Azis.

Jhon mengatakan, Risma harus mengklarifikasi perihal anggaran kemiskinan tersebut.

"Yang viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar Rp 500 triliun ini mungkin kesempatan ibu untuk mengklarifikasi. Setahu saya anggarannya enggak sebanyak itu, seperlimanya pun tidak ada anggarannya. Dari mana itu?" ujar Jhon di ruang rapat.

"Saya pikir ini tempat ibu untuk klarifikasi tentang konteks itu supaya clear. Dari mana sumber-sumber dana itu, atau informasi itu didapat? Saya juga enggak tahu," sambungnya.

Kemudian, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra Abdul Wachid turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut.

Baca juga: Menpan-RB: Jangan Sampai Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Kegiatan yang Tidak Terkait

Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tidak diklarifikasi, maka kabar salah itu dianggap benar.

Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.

"Bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat-rapat di hotel. Ini kan yang jelas Ibu, Kemensos ini mitra kami, studi banding otomatis ke Komisi VIII, rapat-rapat di hotel Komisi VIII. Saya kebakaran jenggot waktu itu," jelas Abdul.

Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tidak mencapai Rp 500 triliun. Bahkan, kata dia, Rp 100 triliun pun tidak sampai.

Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDI-P seperti Risma, tapi malah cari muka.

Baca juga: Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

"Ini mohon maaf, ini adalah teman Ibu menteri sendiri dari merah sama merah. Saling cari muka, ya enggak bener. Ini sampai saya katakan Pak menteri Pak menterinya Pak Jokowi ini kok di akhir masa jabatannya kok saling mengumbar suara yang enggak jelas ini. Saya sampaikan seperti itu jangan cari muka dong. Makanya dari Kemensos harus ada suara," tegasnya.

Terakhir, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta agar Risma menjelaskan anggaran kemiskinan Rp 500 triliun.

"Saya kira ini penting untuk bisa menjelaskan ketika muncul dugaan seperti yang disampaikan pemerintah sendiri. Anggaran Rp 500 triliun dipakai rapat untuk memberantas kemiskinan, lalu hasilnya apa?" kata Ace.