Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi Sahabat Pengadilan untuk Richard Eliezer, Berharap Hakim Vonis Ringan

Kompas.com - 08/02/2023, 12:00 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan guru besar, dosen universitas terkemuka di Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia menyatakan diri sebagai sahabat Pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Diketahui, Richard Eliezer mendapatakan status justice collaborator (JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lantaran telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ferdy Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J.

“Sebagai sahabat pengadilan, kami yakin bahwa kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto dalam press release yang diterima Kompas.com, Rabu (8/2/2023).

“Kami yakin bahwa untuk memastikan keadilan, hukuman yang diberikan kepada Eliezer sebagai justice collaborator, seharusnya tidak berat,” ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Sejumlah LSM Kirim Amicus Curiae ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Sebanyak 122 cendekiawan itu telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (6/2/2023). Mereka memohon keadilan terhadap Bharada E.

Adapun ratusan Guru Besar, dosen, dan akademisi yang menyatakan mendukung keadilan terhadap Richard Eliezer sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Fakultas Hukum UI)

2. Prof. (em) Dr. Maria Farida Indrati (Fakultas Hukum UI)

3. Prof. (em) Todung Mulya Lubis, Ph.D (MIH Fakultas Hukum UI)

4. Prof. (em) Mayling Oey-Gardiner, Ph.D (Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis UI)

5. Prof. (em) Dr. Maria SW Sumardjono (Fakultas Hukum UGM)

6. Prof. (em) Dr. dr. Daldiyono (Fakultas Kedokteran UI)

7. Prof. (em) Dr. Riris Toha-Sarumpaet (Fakultas Ilmu Budaya UI)

8. Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo (FISIPOL UGM)

9. Prof. Aquarini Priyatna, Ph.D (FIB UNPAD)

10. Prof. (em) Dr.Makarim Wibisono (Fakultas Hukum UNAS)

11. Prof. Dr. Hibnu Nugroho (Fakultas Hukum UNSOED)

12. Prof. Dr. Rachmad Safa'at (Fakultas Hukum UNIBRAW)

13. Prof. Dr. Wayan P. Windia (Fakultas Hukum Univ Udayana)

14. Prof. (em) Dr. med. Puruhito (Fakultas Kedokteran UNAIR)

15. Prof. Dr. Herlien D S.Etio (Fakultas Teknik Sipil ITB)

16. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait (Fakultas Hukum USU)

17. Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti (Fakultas Hukum UNPAD)

18. Prof. Dr. Melani Budianta (FIB UI)

19. Prod. Dr. AS.Ep Saifudin (IPB)

20. Prof. Dr. Linda Rotty (Fakultas Kedokteran UNSRAT)

21. Prof. (em) Yunita T. Winarto, Ph.D (FISIP UI)

22. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo (Fakultas Hukum UNAS)

23. Prof. Dr. Andri G. Wibisana (Fakultas Hukum UI)

24. Prof. Rosa Agustina Pangaribuan (Fakultas Hukum UI)

25. Prof. Dr. Manneke Budiman (Fakultas Ilmu Budaya UI)

26. Prof. Dr. Meily Kurniawidjaja (Fakultas Kesehatan Masyarakat UI)

27. Prof. B. Yuliarto Nugroho, Ph.D (Fakultas Ilmu Administrasi UI)

28. Prof. Dr. Akmal Taher (Fakultas Kedokteran UI)

29. Prof. Dr. P.M.Laksono (Fakultas Ilmu Budaya UGM)

30. Prof. Dr. Alexander S. Lanur (STF Driyarkara)

31. Prof. Irwanto, Ph.D (Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta)

32. Prof. Dr. Ani Purwanti (Fakultas Hukum UNDIP)

33. Prof. Dr. Dominikus Rato (Fakultas Hukum Universitas Jember)

34. Prof. Dr. dr. Tonny Loho (Dept Patologi Klinik FKIK UKRIDA)

35. Prof. Dr. Syafrudin Kalo (Fakultas Hukum USU)

36. Prof. (em) Dr. Hadi Pratomo (Fakultas KeS.Ehatan Masyarakat UI)

37. Prof. (em) Dr.drg. Tri Budi Wahyuni Rahardjo, M.S (Fakultas Kedokteran Gigi

UI)

38. Prof. (em) Dr. Soenarjati Djajanegara (Fakultas Ilmu Budaya UI)

39. Prof. (em) Hera Mikarsa (Fakultas Psikologi UI)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com