Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus "Main Dua Kaki", Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Kompas.com - 08/02/2023, 09:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, elektabilitas Partai Nasdem bakal merosot jika terus "bermain dua kaki".

Di satu sisi Nasdem bersikukuh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 dan terus mematangkan rencana koalisi bersama dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di sisi lain, partai pimpinan Surya Paloh itu ingin tetap bertahan sebagai parpol pendukung pemerintah hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo tuntas 2024 mendatang.

Baca juga: Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

"Jika Nasdem masih menunjukkan kegalauan politik dan ketidakjelasan posisinya dengan mempertahankan strategi standar ganda, kanan-kiri oke, maka Nasdem berpeluang menghadapi risiko penurunan elektabilitas partainya," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Menurut Umam, strategi standar ganda tersebut tak lepas dari besarnya konsekuensi yang ditanggung Nasdem sejak mengumumkan rencana mengusung Anies sebagai capres Pemilu 2024.

Nasdem berulang kali disentil PDI Perjuangan karena manuvernya itu. Bahkan, PDI-P meminta Presiden Jokowi mengevaluasi menteri-menteri Nasdem karena dinilai tak bekerja baik.

Belum lagi, muncul ketakutan akan adanya politisasi penegakan hukum yang berpotensi menyasar kader-kader Nasdem di pemerintahan.

Baca juga: Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Untuk meredam suasana tersebut, Nasdem berupaya mendekatkan diri kembali ke partai-partai pemerintah. Tercatat, Surya Paloh sowan ke Presiden Jokowi dan elite-elite Partai Golkar beberapa waktu lalu.

Surya bahkan terang-terangan menyatakan keinginannya bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, pimpinan tertinggi PDI-P.

Bersamaan dengan itu, jajaran petinggi Nasdem berkunjung ke Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Hal itu tak lepas dari berbagai hantaman dan ancaman yang menyerang, sehingga merapuhkan kepercayaan diri Nasdem," ujar Umam.

Namun demikian, lanjut Umam, komunikasi politik antara Nasdem dengan elemen utama di pemerintahan sudah terlanjur rusak. Dia pun memprediksi reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem akan tetap terjadi.

Umam menyebut, komunikasi langsung Surya Paloh dengan Jokowi dan sejumlah elite partai pemerintahan belum cukup mampu menahan dan menghentikan serangan terhadap Nasdem.

Oleh karenanya, Surya Paloh dan Nasdem dinilai perlu menata ulang keyakinan politik dan kepercayaan diri mereka agar kembali yakin melangkah dan siap menghadapi risiko atas manuver yang telah dipilih.

"Jika Nasdem kembali yakin dan percaya diri, maka Nasdem akan lebih mudah melalui turbulensi politik untuk kembali mengonsolidasikan kekuatannya," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres Pemilu 2024 pada awal Oktober lalu.

Baca juga: Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Mengekor Nasdem, belakangan, Demokrat dan PKS juga menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu melenggang ke panggung pilpres.

Memang, sejak lama, Nasdem, Demokrat, dan PKS berencana bekerja sama membentuk Koalisi Perubahan. Hanya saja, hingga kini, kongsi antara ketiganya tak kunjung resmi.

Di tengah kesibukan pembahasan rencana Koalisi Perubahan, Nasdem justru bermanuver. Beberapa waktu lalu Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi, lalu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Tak lama, jajaran elite Nasdem berkunjung ke Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Terbaru, Surya Paloh mengunjungi jajaran elite Partai Golkar. Dia juga menyatakan ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Keinginan Surya ini disampaikan di tengah isu keretakan hubungan Nasdem dengan PDI-P sebagai partai penguasa.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat sempat meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com