Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra: Prabowo Di-bully dan Dimaki karena Gabung Jokowi

Kompas.com - 03/02/2023, 05:38 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di-bully hingga dimaki karena keputusannya memilih bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri rangkaian HUT ke-15 Partai Gerindra dan konsolidasi DPD Gerindra Kalimantan Selatan, Kamis (2/2/2023).

Prabowo diketahui lawan Jokowi di Pemilu 2019. Tetapi, ia masuk ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Awalnya, Muzani mengatakan, perjuangan dalam berpolitik harus mengutamakan kebaikan.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Ia lantas menyebut Prabowo menginstruksikan agar setiap kader Gerindra harus menebar kebaikan bagi rakyat, bangsa, dan negara.

"Inilah yang mambuat Partai Gerindra bertambah kuat di usia 15 tahun, karena orang-orang ikhlas yang berjuang untuk bangsa dan negaranya tidak pernah lelah, tidak pernah memikirkan jasa apa yang akan dia dapatkan setelah berjuang," ujar Muzani dalam keterangannya.

Menurut Muzani, persatuan dan kesatuan adalah segala-galanya bagi Partai Gerindra.

Muzani mengklaim Partai Gerindra menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia.

Baca juga: Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Dirinya, Prabowo dan Anies

Ia kemudian mengungkit ada banyak pihak yang salah paham aras keputusan Prabowo untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

"Meskipun keputusan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi banyak disalahpahami, disalahmengerti, bahkan di-bully, dimaki, tapi kita enggak ada urusan. Karena beliau meyakini keputusan itu untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Muzani.

Muzani mengungkapkan, pembelahan yang terjadi setelah Pemilu 2019 begitu terasa di masyarakat, bahkan sampai ke lingkungan keluarga.

Menurutnya, Prabowo juga merasa bahwa situasi pembelahan masyarakat seperti itu tidak boleh berlarut-larut.

Oleh karenanya, Prabowo mengesampingkan harga diri dan egonya demi meredam itu semua dengan memutuskan untuk menerima ajakan Jokowi membangun bangsa Indonesia bersama-sama.

Baca juga: Gerindra Bakal Lanjutkan IKN jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden

"Ada yang kecewa, ada yang sudah berjuang merasa tidak dihormati. Tapi membangun persatuan bangsa ini justru dimulai dari harga diri para pemimpin. Membangun persatuan bangsa ini kalau pemimpin terus memelihara harga dirinya, egonya, semua hal-hal yang bersifat ketersinggungan, maka tidak pernah akan ada persatuan kesatuan. Tidak akan ada pembangunan," kata Muzani.

Maka dari itu, kata Muzani, Partai Gerindra bertekad akan terus menegakkan kesatuan dan persatuan.

Sikap itu lah yang akan menjadi jati diri Partai Gerindra dalam upaya meraih kekuasan untuk memenangkan Prabowo sebagai Presiden di tahun 2024.

"Kemenangan Pak Prabowo di Kalsel itu karena kepercayaan besar dari rakyat, dorongan para guru, ulama, kiai, habib, ustaz dan ustazah, seluruh kader dan organisasi sayap, termasuk relawan dan para caleg. Dan untuk 2024 seluruh komponen itu akan kembali berjuang memenangkan Prabowo," ujar Muzani.

"Kita berjuang untuk menjadi partai pemenang di Pemilu 2024. Jangan gentar, jangan berkecil hati, partai ini adalah partai rakyat yang tumbuh dari bawah," katanya lagi.

Baca juga: Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com