Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan konflik kepentingan terjadi di lingkup pemerintahannya, sehingga diduga menjadi salah satu faktor penyebab penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia (IPK/CPI) pada 2022.

Agus menyampaikan hal itu menanggapi rilis IPK/CPI yang disampaikan Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (31/1/2023) lalu.

Satu isu yang dikemukakan dan diuraikan oleh TII adalah tentang pembiaran pemerintah terhadap situasi konflik kepentingan di kalangan pejabat pemerintah yang juga merupakan politikus sekaligus pengusaha.

Konflik kepentingan itu, menurut Agus, semakin terlihat dalam beberapa kesempatan. Contohnya adalah ketika Presiden Jokowi membiarkan anggota kabinetnya maju sebagai kontestan kompetisi politik tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

Baca juga: ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

"Ada potensi konflik kepentingan di sana, terutama pemisahan pekerjaan sebagai menteri dengan kepentingan politik untuk meraup suara masyarakat," kata Agus dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis (2/2/2023).

"Bukan tidak mungkin praktik penyalahgunaan kewenangan semakin marak terjadi dan faktanya Presiden membiarkannya," lanjut Agus.

Agus menyatakan konflik kepentingan di kalangan pejabat pemerintahan yang juga merangkap sebagai politikus dan pengusaha tidak bisa dianggap remeh. Sebab menurut dia, situasi seperti itu sangat rentan dan menjadi celah korupsi.

Di sisi lain, Agus menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi kerap menggaungkan fokus pada aspek pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

"Apabila kita mengamini bahwa konflik kepentingan merupakan pintu masuk korupsi, perkara ini seharusnya ditanggapi dengan serius," ucap Agus.

Terkait proses politik dan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan Agus menilai justru ruang partisipasi publik dipersempit.

Padahal menurut dia, sejumlah regulasi mewajibkan pemerintah untuk menempatkan masukan masyarakat sebagai pertimbangan utama sebelum melahirkan suatu kebijakan.

"Bahkan, MK menghasilkan gagasan meaningful participation yang ditujukan kepada pembentuk UU. Sayangnya, bukan diakomodir, partisipasi itu malah dijawab dengan kriminalisasi dan intimidasi dalam bentuk beragam oleh kelompok tertentu," papar Agus.

Baca juga: Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Sebelumnya diberitakan, Transparency International Indonesia (TII) merilis tentang IPK Indonesia pada Selasa (31/1/2023).

Dalam laporannya TII menyampaikan skor IPK Indonesia pada 2022 adalah 34/100. Skor itu memperlihatkan penurunan dari pencapaian IPK pada 2021 yang meraih 38/100.

Penurunan Skor IPK pada 2022 itu menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Pada 2021, IPK Indonesia berada pada peringkat 96.

Penurunan skor IPK itu membuat posisi Indonesia semakin mendekati deretan negara-negara terkorup di dunia.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Bahkan di kawasan Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di bawah Malaysia.

"Situasi Indonesia pada CPI 2022 juga semakin tenggelam di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, dalam keterangan pers yang dikutip Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Posisi skor IPK Indonesia pada 2022 sama dengan sejumlah negara yakni Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone.

"Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand," ujar Danang.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Jokowi: Akan Jadi Evaluasi

Negara Asia Tenggara dengan skor IPK tertinggi pada 2022 adalah Singapura (83). Di bawahnya ditempati Malaysia (47), Timor Leste dan Vietnam (42), serta Thailand (36).

Di sisi lain, Indonesia unggul dari Filipina yang mempunyai skor CPI 34 poin, Laos dengan 31 poin, Kamboja 24 poin, dan Myanmar 23 poin.

Menurut Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko, mereka menggunakan 9 komponen buat melakukan pengukuran IPK Indonesia.

Indikator itu adalah Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide, Global Insight Country Risk Ratings, dan IMD World Competitiveness Yearbook.

Baca juga: Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Kemudian, Economist Intelligence Unit Country Ratings, Bertelsmann Foundation Transform Index, PERC Asia Risk Guide, World Justice Project-Rule of Law Index, serta Varieties of Democracy Project.

Menurut Wawan, penurunan skor sejumlah indikator itu, dalam jumlah 1 hingga 2 poin, tidak akan menunjukkan perubahan situasi yang signifikan.

Sebaliknya, jika skor IPK turun 4 atau naik lebih dari 3, maka akan berdampak signifikan, baik positif maupun negatif.

Berdasarkan 9 indikator tersebut, Indonesia mengalami penurunan skor pada 3 indikator, kemudian 3 indikator stagnan, dan 2 indikator mengalami kenaikan.

Baca juga: Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Wawan menuturkan, dari sembilan skor tersebut, Political Risk Service (PRS) melorot hingga 13 poin, yang pada 2021 sebanyak 48 poin menjadi 35 pada tahun ini.

“Itu turut menyumbang penurunan CPI kita dari 38 ke 34 tahun ini,” ujar Wawan.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo menyatakan akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi pemerintah.

"Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama," kata Jokowi dalam keterangan pers seusai meninjau Pasar Baturiti, Tabanan, Kamis (2/2/2023).

(Penulis : Syakirun Ni'am, Ardito Ramadhan | Editor : Bagus Santosa, Dani Prabowo)