Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pamer Kehangatan dengan Golkar, Surya Paloh Diduga Kesal karena Demokrat dan PKS Tarik Ulur

Kompas.com - 02/02/2023, 11:36 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver elite Partai Nasdem bertemu dengan dengan sejumlah partai politik, salah satunya Golkar, dinilai tak lepas dari rencana pembentukan Koalisi Perubahan yang tak kunjung matang.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak lama tarik ulur dukungan ke Nasdem sehingga kerja sama antara ketiganya belum juga resmi.

"Sebenarnya Nasdem sejak lama menunggu Demokrat dan PKS bergabung, tetapi PKS dan Demokrat jual mahal, tarik ulur kepentingan dan lama untuk bisa membentuk koalisi, ya akhirnya Nasdem bermanuver sana-sini," kata kepada Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Sejak Nasdem mengumumkan hendak mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024, Demokrat dan PKS memang tampak ingin merapat membentuk koalisi.

Namun, pada saat bersamaan, kedua partai masih melakukan penjajakan dengan partai lain dan meributkan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Demokrat dan PKS pun seakan tak kunjung memberi kepastian sehingga bakal Koalisi Perubahan sekian lama terombang-ambing tanpa kejelasan.

Padahal, dengan mencapreskan Anies, Nasdem harus menanggung risiko "dimusuhi" oleh partai pemerintah. Partai pimpinan Surya Paloh itu berulang kali disentil PDI Perjuangan, bahkan muncul wacana reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem.

"Nasdem merasa sendirian karena Demokrat dan PKS tak kunjung datang. Nasdem merasa dikerjai sendirian oleh kekuasaan, menterinya diancam akan di-reshuffle, itu kan membuat Nasdem marah dan bermanuver ke sana ke mari," ucap Ujang.

Baca juga: Golkar Klaim Tak Bahas soal Reshuffle dengan Surya Paloh

Selain itu, kata Ujang, dengan berkunjung ke sejumlah partai politik pemerintah termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Surya Paloh ingin berkompromi dan melakukan negosiasi ulang.

Bahwa Nasdem memang berencana mengusung Anies sebagai capres, tetapi, partai berjargon restorasi Indonesia itu juga masih ingin berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Jokowi.

Oleh karenanya, menurut Ujang, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk batalnya rencana pencapresan Anies.

Demi menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan pemerintah, tak menutup kemungkinan Surya Paloh menempatkan Anies di posisi lain, misalnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi capres koalisi lainnya.

"Kita tahu Nasdem sedang memainkan politik zigzag terkait dengan persoalan koalisi itu. Apakah goyah atau tidak, saya melihat ada renegosiasi, mungkin ada deal-deal politik antara Nasdem atau Surya Paloh dengan Jokowi," kata Ujang.

"Ketika belum ada dokumen dukungan, belum ada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu artinya Anies belum aman rencana pencapresannya," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Surya Paloh berkunjung ke DPP Partai Golkar, Rabu (1/2/2023). Pimpinan partai Nasdem itu bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah petinggi partai beringin lainnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com