Salin Artikel

Pamer Kehangatan dengan Golkar, Surya Paloh Diduga Kesal karena Demokrat dan PKS Tarik Ulur

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver elite Partai Nasdem bertemu dengan dengan sejumlah partai politik, salah satunya Golkar, dinilai tak lepas dari rencana pembentukan Koalisi Perubahan yang tak kunjung matang.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak lama tarik ulur dukungan ke Nasdem sehingga kerja sama antara ketiganya belum juga resmi.

"Sebenarnya Nasdem sejak lama menunggu Demokrat dan PKS bergabung, tetapi PKS dan Demokrat jual mahal, tarik ulur kepentingan dan lama untuk bisa membentuk koalisi, ya akhirnya Nasdem bermanuver sana-sini," kata kepada Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Sejak Nasdem mengumumkan hendak mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024, Demokrat dan PKS memang tampak ingin merapat membentuk koalisi.

Namun, pada saat bersamaan, kedua partai masih melakukan penjajakan dengan partai lain dan meributkan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Demokrat dan PKS pun seakan tak kunjung memberi kepastian sehingga bakal Koalisi Perubahan sekian lama terombang-ambing tanpa kejelasan.

Padahal, dengan mencapreskan Anies, Nasdem harus menanggung risiko "dimusuhi" oleh partai pemerintah. Partai pimpinan Surya Paloh itu berulang kali disentil PDI Perjuangan, bahkan muncul wacana reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem.

"Nasdem merasa sendirian karena Demokrat dan PKS tak kunjung datang. Nasdem merasa dikerjai sendirian oleh kekuasaan, menterinya diancam akan di-reshuffle, itu kan membuat Nasdem marah dan bermanuver ke sana ke mari," ucap Ujang.

Selain itu, kata Ujang, dengan berkunjung ke sejumlah partai politik pemerintah termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Surya Paloh ingin berkompromi dan melakukan negosiasi ulang.

Bahwa Nasdem memang berencana mengusung Anies sebagai capres, tetapi, partai berjargon restorasi Indonesia itu juga masih ingin berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Jokowi.

Oleh karenanya, menurut Ujang, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk batalnya rencana pencapresan Anies.

Demi menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan pemerintah, tak menutup kemungkinan Surya Paloh menempatkan Anies di posisi lain, misalnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi capres koalisi lainnya.

"Kita tahu Nasdem sedang memainkan politik zigzag terkait dengan persoalan koalisi itu. Apakah goyah atau tidak, saya melihat ada renegosiasi, mungkin ada deal-deal politik antara Nasdem atau Surya Paloh dengan Jokowi," kata Ujang.

"Ketika belum ada dokumen dukungan, belum ada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu artinya Anies belum aman rencana pencapresannya," tuturnya.

Saat ditanya tentang alasannya berkunjung ke Golkar ketimbang bakal mitra koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, Surya Paloh menyebut bahwa Golkar merupakan prioritas bagi partainya.

“Kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan. Sejarah perjalanan hidup saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini,” kata Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Surya pun mengenang dirinya sempat bernaung di Partai Golkar selama 43 tahun sebelum akhirnya membentuk Nasdem.

Tak hanya Golkar, elite Nasdem sebelumnya berkunjung ke Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada saat bersamaan, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (27/1/2023).

Surya Paloh sendiri belakangan diisukan renggang dengan pemerintahan. Sejak Nasdem mengumumkan hendak mencapreskan Anies pada Pemilu 2024, partai berjargon restorasi Indonesia tersebut berulang kali disentil elite PDI-P.

Bahkan, Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat belum lama ini terang-terangan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri asal Nasdem yang menurutnya tidak bekerja baik, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya.

Sementara, rencana Koalisi Perubahan hingga kini tak kunjung resmi meski Demokrat dan PKS telah menyatakan dukungan mereka buat Anies. Disinyalir, hal itu tak lepas dari perdebatan alot soal sosok cawapres.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/02/11364201/pamer-kehangatan-dengan-golkar-surya-paloh-diduga-kesal-karena-demokrat-dan

Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke