ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Menurut Jodi, Luhut berpandangan bahwa jika tidak terdapat perbaikan sistem maka OTT akan terus berulang. Ditambah lagi, pelaku korupsi semakin canggih dalam menghindar.

Oleh karenanya, Jodi mengatakan, Luhut mengajak publik untuk berpikir lebih maju, yakni bagaimana menerapkan sistem yang mempersempit celah korupsi.

"Kita lihat di negara-negara maju kan OTT jarang terjadi, bukan berarti Pak Luhut tidak setuju dengan OTT," kata Jodi lewat pesan tertulis, Rabu (1/2/2023).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan yang dicoba dihubungi belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, TII merilis IPK Indonesia merosot 4 poin menjadi 34 pada tahun 2022.

Selain itu, Indonesia juga turun peringkat berada di posisi ke 110, turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya di tingkat 96.

Baca juga: Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Deputi Sekretaris Jenderal TII, Wawan Suyatmiko mengatakan, pihaknya menggunakan sembilan indikator dalam pengukuran CPI.

Adapun salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah Political Risk Service (PRS) atau risiko politik.

Indikator ini turun 13 poin dari 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022.

Sementara itu, penurunan dalam jumlah lebih dari 4 poin menunjukkan adanya perubahan signifikan.

“Itu turut menyumbang penurunan CPI kita dari 38 ke 34 tahun ini,” ujar Wawan.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34