Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Kompas.com - 31/01/2023, 18:13 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Akan tetapi, ia enggan menyampaikan apa isi perjanjian tersebut.

“Kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu enggak ada, misalnya, orang itu mungkin enggak tahu,” ujar Dasco ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Menurutnya perjanjian itu bersifat internal, dan tidak untuk dikonsumsi oleh publik.

“Tetapi isinya apa? Ya kita enggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh, nanti masuk Gerindra dulu tapi,” ucapnya.

Ia membenarkan bahwa perjanjian itu ditulis oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Akan tetapi, perjanjian itu, sekarang ada di tangan Dasco.

“Barangnya sekarang ada di saya,” katanya.

Baca juga: Soal Perjanjian Politik antara Prabowo-Anies-Sandiaga, Dasco: Barangnya Ada di Saya

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkit soal sebuah perjanjian politik yang pernah diteken olehnya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Surat perjanjian tersebut ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Akan tetapi, Sandiaga Uno enggan membeberkan isinya, dan menyerahkan penjelasan itu pada Fadli dan Dasco.

Sementara itu, wakil Anies di tim kecil untuk Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengaku tak tahu ada perjanjian tersebut.

Baca juga: Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Ia menjelaskan, Anies hanya punya perjanjian dengan Sandi soal pembiayaan kampanye Pilgub DKI 2017 dan telah dianggap tuntas.

Sementara dengan Prabowo, Anies berulang kali ditawari kursi cawapres pada Pilpres 2019, namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu menolaknya.

“Jawaban beliau (Anies),’Saya akan fokus mengurus Jakarta karena itu di pemilu ini saya tidak ikut,’” cerita Sudirman di temui di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com