Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Kompas.com - 31/01/2023, 06:01 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Anies Baswedan dalam tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan bahwa bakal Koalisi Perubahan membuka pintu untuk partai politik (parpol) lain yang ingin bergabung.

Saat ini, bakal koalisi tersebut tengah dijajaki oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

“Pekerjaan ini kan begitu besar, tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun sendirian. Jadi barangkali tiga partai ini kurang kuat juga,” ujar Sudirman ditemui di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

“Barangkali ada partai yang ingin bergabung, dan punya visi-misi yang sama, Insya Allah kita selalu terbuka,” katanya melanjutkan.

Baca juga: Pimpinan PKS-Nasdem-Demokrat Bakal Segera Tandatangani Nota Kerja Sama Koalisi Perubahan

Sudirman Said mengaku telah melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol.

Namun, ia enggan menyampaikan secara detail parpol mana yang bertemu dengannya.

“Ada beberapa partai yang secara informal komunikasi, dan itu biasa secara politik,” ujar Sudirman Said.

Diketahui, PKS akhirnya menyatakan sikap untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Oleh karenanya, saat ini Nasdem, Demokrat, dan PKS telah sama-sama menyatakan untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengikuti perebutan kursi RI-1.

Baca juga: Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Selanjutnya, pimpinan ketiga parpol bakal bertemu untuk membahas dan menandatangani nota kesepakatan Koalisi Perubahan.

Dengan kata lain, Anies telah mengantongi tiket mengikuti Pilpres 2024. Sebab, kerja sama ketiga parpol itu telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI.

Baca juga: Klaim Bakal Koalisi Perubahan Solid, Anies: Siap Bergerak Bersama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com