Dukung Penciptaan SDM Unggul, BKKBN Dorong Percepatan Penurunan Angka Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berkomitmen untuk menyukseskan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2021 mengenai penurunan angka stunting di Indonesia.

Hal tersebut diwujudkan lewat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di kantor BKKBN, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Rakornas membahas rencana yang akan dijalankan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Hal ini dilakukan agar target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2014 bisa terwujud.

Baca juga: Konsisten Turunkan Stunting 2,7 Persen Per Tahun, Pemprov Riau Terima Penghargaan dari BKKBN

"Dalam penurunan angka stunting, BKKBN memiliki dua tugas utama, yaitu menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga Indonesia," kata Ketua BKKBN Hasto Wardoyo, Rabu.

Pada acara bertema Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Stunting Tahun 2023 tersebut, Hasto menjelaskan bahwa BKKBN telah menjalin sejumlah kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digandeng untuk membangun lingkungan yang sehat.

Baca juga: BKKBN Gandeng Tanoto Foundation dan Mitra Lain untuk Bantu Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Indonesia

Selain itu, BKKBN juga telah bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK). Kementerian ini berperan sebagai wakil bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawasan percepatan penurunan stunting.

BKKBN juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berperan dalam dukungan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kerja sama ini dilakukan untuk mendorong pemerintah di tingkat provinsi, daerah, kota, kabupaten, dan desa agar bisa mengintegrasikan program kegiatan demi percepatan penurunan stunting.

BKKBN Pelaksanaan Rakornas BKKBN dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, Rabu (25/1/2023).

Hasto menambahkan, BKKBN pun telah menyiapkan lima pilar terkait langkah yang akan dilakukan untuk menurunkan angka stunting. Kelima pilar itu meliputi komitmen, massive information system terkait masalah kesadaran pencegahan stunting, konvergensi, menyediakan pangan dengan baik, serta melakukan inovasi dan terobosan data yang baik.

“Dengan gotong royong, target penurunan stunting ke angka 14 persen pada 2024 sangat mungkin diwujudkan. Untuk itu, BKKBN mengajak seluruh pihak terkait agar bisa melakukan kolaborasi dan sinergi agar visi Indonesia Emas 2045 bisa direalisasikan," tegas Hasto.

Baca juga: Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, Pencegahan Stunting Harus Diutamakan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang hadir pada kesempatan tersebut optimistis bahwa target penurunan angka stunting pada 2024 bisa tercapai. Pasalnya, perhitungan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di sejumlah daerah menunjukkan penurunan angka stunting yang cukup signifikan pada 2022.

"Persentase stunting di Indonesia mengalami penurunan, yaitu dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Ada dua provinsi yang nominal stunting-nya turun hingga 3 persen, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara, capaian percepatan penurunan stunting pada 2022 paling besar terlihat di Kalimantan Selatan sebesar 5,4 persen, Kalimantan Utara sebesar 5,4 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 4,2 persen," ujar Budi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga tengah mempersiapkan intervensi kesehatan spesifik sebagai langkah penurunan angka stunting. Intervensi ini dibagi menjadi dua periode, yaitu selama ibu mengandung dan saat bayi berusia antara 6 hingga 24 bulan.

Baca juga: Tekan Angka Stunting, Kemenkes Targetkan Pemberian Tablet Tambah Darah pada 12 Juta Remaja Putri

Selain melalui intervensi, Budi menjelaskan bahwa Kemenkes juga tengah berupaya meningkatkan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan posyandu. Komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan alat ultrasonografi (USG) ke 5.000 posyandu dan 1.800 puskesmas.

Budi menjelaskan, pengadaan alat USG di fasilitas kesehatan (faskes) tersebut dilakukan karena berdasarkan data di lapangan, ibu hamil yang memeriksakan kandungannya dengan USG masih sedikit dari total 4,8 juta kelahiran.