KPU: Eks Napi Korupsi Baru Bisa Maju Pemilu Usai 5 Tahun Bebas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bahwa eks narapidana korupsi baru bisa kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah bebas murni 5 tahun

Ketentuan ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Sebelum putusan ini terbit, eks narapidana korupsi atau perbuatan pidana lain dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun sudah bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan cukup mengumumkan dirinya eks narapidana korupsi.

Baca juga: MK Tegur DPR karena Intervensi KPU soal Putusan Dapil Pemilu 2024

"Untuk pemilu DPR RI dan sebagainya, kalau sudah pernah kena pidana yang ancaman 5 tahun lebih, baru boleh nyalon kalau sudah selesai menjalani pidananya, atau setelah menjadi mantan terpidana, atau istilah awamnya sudah bebas murni, dan durasi bebas murninya sudah lebih dari 5 tahun," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam dialog publik di Hotel Ambhara, Kamis (26/1/2023).

Hasyim menyebut bahwa putusan MK tersebut telah memberikan kepastian di tengah perdebatan soal boleh atau tidaknya eks napi korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif.

"Yang kedua, menjadi pelajaran bahwa orang-orang yang sudah diberi amanah lalu mengingkari amanah yaitu tidak boleh untuk menjadi pejabat-pejabat publik," ujarnya.

Baca juga: KPU Sebut Peserta Pemilu Maksimal Punya 10 Akun Medsos Per Platform

"Pandangan KPU begini, salah satu unsur tindak pidana korupsi itu kan ada unsur penyalahgunaan wewenang. Itu artinya apa? Orang dikasih wewenang, tetapi disalahgunakan, ini berarti nggak kredibel, mestinya nggak boleh dong nyalon lagi, karena sudah pernah mengkhianati amanah yang diberikan," tambahnya.

Namun demikian, Hasyim mengaku belum dapat memastikan untuk menerapkan aturan yang sama terhadap calon anggota DPD RI.

Sebab, dalam putusan MK tadi, pasal yang diuji material hanya pasal yang mengatur soal pencalonan anggota legislatif DPR dan DPRD.

Baca juga: KPU Minta NU dan Muhammadiyah Sisipkan Pendidikan Pemilu dalam Forum Keagamaan

Sebelumnya, putusan MK ini diambil dalam sidang yang digelar pada Rabu (30/11/2022) atas gugatan seorang warga Tambun Utara, Bekasi, Leonardo Siahaan, atas Pasal 240 ayat (1) huruf g pada UU Pemilu.

Dalam gugatannya, pemohon mengemukakan beberapa dampak buruk akibat pasal yang dinilai memberikan ruang bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar majelis hakim dalam amar putusannya.

Baca juga: KPU Berharap, Pilpres-Pilkada Digelar pada Tahun yang Sama Kurangi Ketegangan Politik

Melalui putusan nomor 87/PUU-XX/2022, MK menyatakan pasal tersebut tidak berkekuatan hukum mengingat jika tidak diartikan bahwa "bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan:

(i)tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

Baca juga: Ramai soal Hasil Seleksi PPS 2024 di KPU Wonogiri Dinilai Tak Transparan, Ini Tanggapan KPU

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Sebelumnya, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu mengatur bahwa caleg eks narapidana dengan ancaman 5 tahun penjara cukup mengumumkan dirinya eks narapidana, untuk dapat maju sebagai caleg DPR dan DPRD.

Mahkamah menilai, pasal ini kontradiktif dengan UU Pilkada soal syarat pencalonan kepala daerah.

Baca juga: KPU Pastikan Kurangi Dukungan Calon DPD jika Terbukti Catut NIK Warga

"Maka pembedaan yang demikian berakibat adanya

disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan," ujar amar putusan itu.