Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Pembentukan Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan Usai Nasdem Ancam Cari Poros Baru

Kompas.com - 26/01/2023, 07:53 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan yang rencananya akan dibentuk Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, hingga kini tak kunjung terbentuk.

Di tengah pembicaraan yang kerap digadang-gadang tengah mencapai babak akhir, Partai Nasdem justru mengeluarkan ancaman kepada dua rekan calon koalisinya untuk membentuk alternatif poros kekuatan lain.

Hal itu tidak terlepas dari manuver Partai Demokrat yang terus menerus mengawinkan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

Baca juga: Demokrat Klaim Koalisi Perubahan Solid, meski Nasdem Buka Peluang Penjajakan Baru

Diketahui, ketiga parpol tersebut telah menyiratkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berpandangan, sikap Demokrat tidak sesuai dengan keinginan penjajakan koalisi yang diidamkan Nasdem. Pasalnya, Nasdem enggan penentuan figur cawapres dilakukan dengan membicarakan figur.

“Jadi kalau itu tidak diterima Koalisi Perubahan tidak terjadi, artinya itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa Nasdem menghindari itu,” ujar Ali pada wartawan, Selasa (24/1/2023).

Bagi parpol besutan Surya Paloh itu, penentuan figur cawapres harus melihat dari sisi kriteria. Hal ini untuk menambal kelemahan politik Anies, sehingga potensi memenangkan Pilpres 2024 kian besar.

Tapi jika prinsip tersebut tak sesuai dengan keinginan PKS, dan Demokrat, Ali mengungkapkan pihaknya bakal mencari alternatif koalisi lain.

“Ketika kemudian (koalisi) ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif,” paparnya.

Baca juga: Nasdem Tak Mau Terkunci dengan Koalisi Perubahan Jika Demokrat Ingin Pasangkan Anies dengan AHY

PKS-Demokrat masih optimistis terbentuk

Untuk dapat mengusung pasangan capres dan cawapres di pilpres mendatang, maka parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Berkaca dari perolehan suara dan kursi DPR di pemilu sebelumnya, maka ketiga parpol tersebut harus berkoalisi bila tetap ingin dapat mencalonkan Anies sebagai capres.

Baik PKS maupun Demokrat saling meyakini Koalisi Perubahan akan tetap terbentuk.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menuturkan pembahasan di tim kecil yang dibentuk ketiga parpol masih berlanjut.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1/2023). Partai Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Namun ia ingin berbagai poin kesepakatan dicapai sebelum pembentukan koalisi.

Ia tak ingin Koalisi Perubahan seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai kini tak kunjung menyepakati figur capres-cawapres.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com