Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Keluarga Yosua Ungkap "Gerakan Bawah Tanah" Terjadi sejak Kasus Dilaporkan

Kompas.com - 26/01/2023, 06:28 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Martin Simanjuntak, mengungkapkan, "gerakan bawah tanah" untuk mengintervensi perkara dugaan pembunuhan berencana sudah terjadi sejak awal kasus dilaporkan.

Ia menuturkan, setelah resmi memberikan laporan ke Bareskrim Polri pada 18 Juli 2022, kuasa hukum keluarga Yosua, Kamaruddin Simanjuntak, diajak bertemu oleh dua anggota Polri.

“Pada saat itu orang ini belum jadi brigjen, masih kombes, dan satu lagi jenderal (bintang) dua, untuk menemui di salah satu daerah Jakarta,” sebut Martin dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (25/1/2023) malam.

Ia menyampaikan, kedua polisi itu berasal dari luar Jakarta dan mengajak bertemu untuk memengaruhi Kamaruddin agar perkara yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo itu diselesaikan secara damai.

Baca juga: Geger Isu Gerakan Bawah Tanah Vonis Ferdy Sambo, Polri Buka Suara

“Lalu, Abang kita (Kamaruddin) bilang ya enggak bisa kalau belum ada yang bersalah, belum ada tersangkanya, dan tidak mengakui perbuatan,” ucap dia.

Bahkan dua anggota tersebut, lanjut Martin, menawarkan uang untuk Kamaruddin.

“Pada saat itu ditawari uang, (tapi) kami tidak akan bisa melakukan hal tersebut (berdamai),” kata dia.

Namun, Martin mengaku tak tahu apakah gerakan itu saat ini masih dilakukan oleh anggota Polri yang sama untuk memengaruhi proses peradilan menjelang vonis para terdakwa.

Akan tetapi, berdasarkan cerita Kamaruddin kepada Martin, upaya mengganggu jalannya proses persidangan masih terjadi.

Baca juga: Kompolnas Tak Heran Ada Gerakan Bawah Tanah yang Pengaruhi Vonis Ferdy Sambo

“(Tapi) saya tidak tahu karena Bang Kamaruddin tak menceritakan pada saya, siapa yang sedang melobi. Apakah orang yang sama, pangkat bintang yang sama pada saat (pertemuan) di awal 18 Juli,” imbuhnya.

Adapun dugaan adanya gerakan untuk mengganggu proses persidangan jelang vonis kasus dugaan pembunuhan berencana pada Yosua pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud mengeklaim, ada langkah untuk memengaruhi hakim agar Sambo dihukum, dan ada pula yang meminta dibebaskan.

Bahkan, ia mendengar kabar ada brigjen dan mayjen dalam gerakan tersebut.

“Banyak kok. Kalau Anda punya mayjen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya letjen," ucap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Diketahui, para terdakwa dalam perkara ini sudah menjalani sidang pembacaan tuntutan.

Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, serta Ricky Rizal dituntut delapan tahun penjara. Sementara itu, Sambo dituntut seumur hidup dan Richard Eliezer mendapatkan tuntutan 12 tahun penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan 'Contraflow' di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan "Contraflow" di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Nasional
Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Nasional
Pakar Nilai 'Amicus Curiae' Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Pakar Nilai "Amicus Curiae" Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Nasional
Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Nasional
Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Nasional
TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

Nasional
Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Nasional
Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Nasional
Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Nasional
TNI-Polri Buru Anggota OPM Pembunuh Danramil Aradide

TNI-Polri Buru Anggota OPM Pembunuh Danramil Aradide

Nasional
Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Km 370 A Tol Batang-Semarang

Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Km 370 A Tol Batang-Semarang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com