Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Berharap, Pilpres-Pilkada Digelar pada Tahun yang Sama Kurangi Ketegangan Politik

Kompas.com - 25/01/2023, 12:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap, digelarnya pilpres dan pilkada pada tahun yang sama, yakni pada 2024 nanti bisa mengurangi ketegangan politik di akar rumput.

Sebab, kubu yang bertarung dalam pilpres yang berlangsung 14 Februari 2024 itu bisa saja justru berkoalisi memenangkan kepala daerah tertentu di wilayah masing-masing pada pilkada yang dihelat 27 November 2024, demikian sebaliknya.

"Pemilu serentak ini baru pertama kali dilakukan, artinya ketegangan-ketengan di dalam proses pemilihan nasional, calon dewan dan seterusnya itu harus segera diakhiri, karena di saat bersama teman-teman sekalian harus melakukan koalisi di dalam proses pilkada begitu," kata anggota KPU RI Mochammad Afifuddin dalam diskusi virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Komnas HAM Ingatkan Risiko Kekerasan pada Pilkada Serentak 2024

Afif mengungkit bahwa jeda antara pilpres dan pilkada dapat menjadi "cooling system" untuk meredakan ketegangan antarkubu politik.

Bukan hanya itu, tahapan persiapan pilpres dan pilkada pun saling beririsan, sehingga hal ini dianggap dapat membuat polarisasi tidak terlalu kuat.

"Jadi harapan kita itu ada cooling system yang otomatis karena teman-teman parpol atau siapa pun akan menghadapi pilkada di situasi yang tidak terlalu lama usai pemilu selesai," kata Afif.

"Bahkan beberapa tahapannya beririsan, tentu ini eksperimen yang harus kita jaga betul, agar benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI itu.

Harapan senada juga dilontarkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

Baca juga: Pilkada 2024 dan Keuntungan Petahana

Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menilai, desain penyelenggaraan pemilu antara pilpres dan pilkada di tahun yang sama sebagai sebuah eksperimen yang bagus.

“Eksperimen pemilu serentak dari pusat ke daerah, dari pilpres sampai pilkada, ini sebetulnya eksperimen yang menarik karena akan mengacak pada saat yang sama formasi koalisi di antara para pihak yang terlibat,” ujar Yahya dalam forum yang sama.

“Sehingga akan menghambat juga katakanlah konsolidasi identitas karena grouping/pengelompokan pihak-pihak dalam koalisi itu teracak sedemikian rupa,” ujar Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com