Komnas HAM Ingatkan Risiko Kekerasan pada Pilkada Serentak 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengingatkan bahwa risiko terjadinya kekerasan Pilkada 2024 tinggi.

Ia mengatakan, pilkada yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada 2024 itu mesti jadi alarm bagi semua pihak terlibat untuk mewaspadai kekerasan.

Menurut dia, pada 2024 nanti, masih ada sentimen kedekatan yang tinggi antara pendukung dan kandidat yang maju kontestasi.

"Jadi kalau dalam pilkada, apalagi tingkat kabupaten/kota itu sering kali calon itu dikenal secara pribadi oleh pemilihnya. Jadi, dia itu pamannya atau teman sekolahnya, atau bapaknya temannya, jadi memang dekat sekali dengan kehidupan pribadi warga di situ," kata Ubaid ketika dihubungi pada Jumat (18/11/2022).

"Jadi karena kedekatannya itu sentimennya menjadi lebih kuat, dan itu yang sering kali bisa memicu konflik secara fisik," ujar dia.

Baca juga: Besaran Honor Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, Siapa yang Tertinggi?

Ubaid menyebutkan, sebetulnya wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik pilkada tidak banyak berubah dari masa ke masa.

Namun, ia enggan menyebut daerah yang dimaksudnya itu.

"Tapi sebenarnya sudah teridentifikasi sejak lama. Kalau di Sumatera kabupaten/kota mana, itu sudah dari pemilu ke pemilu itu pasti terjadi. Kalau di Jawa Timur daerah mana itu pasti ada, kalau di Sulawesi di mana, itu pasti. Itu sudah diketahui bersama," kata dia.

Namun demikian, hal ini dianggap tak bisa jadi pembenaran untuk bersikap lengah karena pilkada kali ini digelar serentak. 

Sebelum konsep pilkada serentak seperti saat ini, kepolisian punya ruang gerak yang cukup leluasa untuk pengamanan pilkada.

Sebab, ada jeda waktu antara pilkada di satu tempat dan tempat lai.

Sekarang, kendati wilayah yang rawan konflik pilkada sudah dipetakan, kepolisian dinilai menghadapi tantangan karena waktunya yang berbarengan.

Baca juga: Pakar Anggap Jabatan KPU Daerah Seharusnya Diganti Serentak Usai Pilkada 2024

Polisi dinilai sulit mengirim bantuan personel ke wilayah rawan konflik lantaran personel yang ada juga fokus mengamankan wilayah masing-masing.

"Maka proses pengamanannya harus berbeda di daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, misalnya 2 TPS 1 polisi, kalau daerah aman 5 TPS 1 polisi. Itu strategi pengamanannya," ujar mantan Komisioner KPU RI itu.

Ia juga berharap, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat melakukan sosialisasi yang lebih substansial di wilayah-wilayah rawan konflik pilkada agar para pemilih tidak hanya tahu soal teknis menggunakan hak pilih, tetapi juga menjalani suasana pilkada dengan damai.

Sebelumnya, kekhawatiran senada diungkapkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, menurut dia, kerusuhan paling banyak terjadi saat pilkada bukan pemilu level nasional.

Ia mengaku resah karena pilkada digelar serentak dan khawatir kepolisian kekurangan personel karena postur keamanan akan difokuskan mengamankan wilayah masing-masing.

"Misalnya dulu Pilkada Makassar ribut karena calon tunggal, ribut di mana-mana. Datang perbantuan personel dari Polres Gowa dan Polres sekitarnya untuk Kota Makassar. Sekarang (Pilkada 2024) tidak bisa karena masing-masing polres harus jaga wilayah masing-masing," kata Bagja.