Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/11/2022, 12:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengingatkan bahwa risiko terjadinya kekerasan Pilkada 2024 tinggi.

Ia mengatakan, pilkada yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada 2024 itu mesti jadi alarm bagi semua pihak terlibat untuk mewaspadai kekerasan.

Menurut dia, pada 2024 nanti, masih ada sentimen kedekatan yang tinggi antara pendukung dan kandidat yang maju kontestasi.

"Jadi kalau dalam pilkada, apalagi tingkat kabupaten/kota itu sering kali calon itu dikenal secara pribadi oleh pemilihnya. Jadi, dia itu pamannya atau teman sekolahnya, atau bapaknya temannya, jadi memang dekat sekali dengan kehidupan pribadi warga di situ," kata Ubaid ketika dihubungi pada Jumat (18/11/2022).

"Jadi karena kedekatannya itu sentimennya menjadi lebih kuat, dan itu yang sering kali bisa memicu konflik secara fisik," ujar dia.

Baca juga: Besaran Honor Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, Siapa yang Tertinggi?

Ubaid menyebutkan, sebetulnya wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik pilkada tidak banyak berubah dari masa ke masa.

Namun, ia enggan menyebut daerah yang dimaksudnya itu.

"Tapi sebenarnya sudah teridentifikasi sejak lama. Kalau di Sumatera kabupaten/kota mana, itu sudah dari pemilu ke pemilu itu pasti terjadi. Kalau di Jawa Timur daerah mana itu pasti ada, kalau di Sulawesi di mana, itu pasti. Itu sudah diketahui bersama," kata dia.

Namun demikian, hal ini dianggap tak bisa jadi pembenaran untuk bersikap lengah karena pilkada kali ini digelar serentak. 

Sebelum konsep pilkada serentak seperti saat ini, kepolisian punya ruang gerak yang cukup leluasa untuk pengamanan pilkada.

Sebab, ada jeda waktu antara pilkada di satu tempat dan tempat lai.

Sekarang, kendati wilayah yang rawan konflik pilkada sudah dipetakan, kepolisian dinilai menghadapi tantangan karena waktunya yang berbarengan.

Baca juga: Pakar Anggap Jabatan KPU Daerah Seharusnya Diganti Serentak Usai Pilkada 2024

Polisi dinilai sulit mengirim bantuan personel ke wilayah rawan konflik lantaran personel yang ada juga fokus mengamankan wilayah masing-masing.

"Maka proses pengamanannya harus berbeda di daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, misalnya 2 TPS 1 polisi, kalau daerah aman 5 TPS 1 polisi. Itu strategi pengamanannya," ujar mantan Komisioner KPU RI itu.

Ia juga berharap, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat melakukan sosialisasi yang lebih substansial di wilayah-wilayah rawan konflik pilkada agar para pemilih tidak hanya tahu soal teknis menggunakan hak pilih, tetapi juga menjalani suasana pilkada dengan damai.

Sebelumnya, kekhawatiran senada diungkapkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, menurut dia, kerusuhan paling banyak terjadi saat pilkada bukan pemilu level nasional.

Ia mengaku resah karena pilkada digelar serentak dan khawatir kepolisian kekurangan personel karena postur keamanan akan difokuskan mengamankan wilayah masing-masing.

"Misalnya dulu Pilkada Makassar ribut karena calon tunggal, ribut di mana-mana. Datang perbantuan personel dari Polres Gowa dan Polres sekitarnya untuk Kota Makassar. Sekarang (Pilkada 2024) tidak bisa karena masing-masing polres harus jaga wilayah masing-masing," kata Bagja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Aset Tanah di Kabupaten Bandung Terkait Korupsi Dana TWP AD

Kejagung Sita Aset Tanah di Kabupaten Bandung Terkait Korupsi Dana TWP AD

Nasional
Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Nasional
Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Nasional
PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait 'Reshuffle'

PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait "Reshuffle"

Nasional
Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasional
Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Nasional
PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.