Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa Perangkat Desa Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Minta Ditemui Puan dan Jajarannya

Kompas.com - 25/01/2023, 12:30 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Massa dari Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Ketua I Pimpinan Pusat PPDI Cuk Suyadi mengatakan, massa meminta agar ditemui oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Keinginan saya harus langsung (bertemu) Mbak Puan, ketua dewannya, langsung ngobrol. Bisa didengarkan oleh peserta Silatnas,” ujar Cuk ditemui wartawan.

Ia menuturkan, jika Puan tak bisa hadir, massa meminta audiensi dilakukan dengan para Wakil Ketua DPR RI. Massa juga mengancam tak akan membubarkan diri sebelum aspirasinya didengarkan.

“Mudah-mudahan ditemui meski (dengan) wakil ketua DPR,” katanya.

Baca juga: Massa Perangkat Desa Berdemo di Gedung DPR, Tuntut Gaji 13 hingga Tunjangan Anak-Istri

Cuk menjelaskan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh PPDI.

Pertama, mereka meminta kejelasan status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

Kedua, mereka juga menuntut adanya peningkatan pendapatan perangkat desa.

“Ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 itu muncul bahwasanya penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa golongan 2A itu tetap, tanpa adanya tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan tentang masa pengabdian,” papar dia.

Dalam PP tersebut disampaikan angka pendapatan perangkat desa senilai Rp 2.022.200. Namun demikian, lanjut Cuk, aturan tersebut belum bisa diimplementasikan di semua wilayah.

“Di daerah masing-masing perangkat ada yang menerima hanya Rp 900.000, ada yang menerima Rp 800.000,” katanya.

Baca juga: Massa Perangkat Desa Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Revisi UU Desa Selesai Sebelum Pemilu 2024

Terakhir, Cuk mengungkapkan PPDI meminta adanya dana pensiun untuk perangkat desa.

“Tentang kesejahteraan di mana aparatur pemerintah desa ketika purna (tugas) tanpa mendapat pensiunan,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com