Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Tinggi Gara-gara PPKM hingga Infrastruktur

Kompas.com - 23/01/2023, 17:35 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, kebijakan soal infrastruktur dan pandemi Covid-19 membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi masih tinggi.

Cecep mengatakan, hasil survei yang dipaparkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini, memotret kinerja Jokowi dalam tiga bulan terakhir.

"Paling determinan kebijakan merespons Covid-19. Kebijakan PPKM yang dihapus. Ekonomi menggeliat kembali, meskipun kemungkinan kekhawatiran terjadi resesi tahun ini," ujar Cecep saat dihubungi, Senin (23/1/2023).

"Tapi ketika itu dibuka, kemudian ekonomi menggeliat, masyarakat meresponsnya secara positif," kata Cecep.

Baca juga: Survei LSI: 53 Persen Responden Tak Tahu PPKM Telah Dicabut

Kebijakan kedua soal infrastruktur. Cecep mengatakan, Jokowi akhir-akhir ini sering meninjau pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

"Ketika utang tinggi, Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bilang ini dalam rangka pembangunan. Jokowi keliling terus. Dalam rangka apa? Dia meresmikan proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dari Manado, terus ke Solo, dan itu memang mengonfirmasi pernyataan Sri Mulyani," ujar Cecep.

Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno

"Harus diakui. Ketika Jokowi jadi presiden, infrastruktur itu merata.Yang disebut sebagai upaya untuk melakukan pembangunan di seluruh Indonesia, upayanya ya infrastruktur," kata Adi.

Baca juga: Mereka yang Hadir di Ultah Megawati: Keluarga, Elite PDI-P, hingga Menteri Jokowi

Alasan kedua yang membuat tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi, lanjut Adi, adalah soal bantuan sosial.

"Bansos itu banyak sekali yang diberikan Jokowi. Di tengah banyaknya kritik kanan-kiri. Bansos itu nyata sampai ke masyarakat. Infrastruktur itu nyata dirasakan betul," ujar Adi.

"Pikiran rakyat itu kan pendek-pendek saja. Apa yang dilihat, apa yang diamati, ya sudah positif saja pandangannya," kata Adi.

Adapun LSI mengungkapkan, sebanyak 76,2 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan LSI pada 7-11 Januari 2023 kepada 1.221 responden melalui metode random digit dialing (RDD).

"Secara umum pada Januari 2023, kita menemukan 76,2 respoden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja presiden," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei, Minggu (22/1/2023).

Djayadi mengatakan, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus meningkat dalam tiga bulan terakhir.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com