Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Tinggi Gara-gara PPKM hingga Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, kebijakan soal infrastruktur dan pandemi Covid-19 membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi masih tinggi.

Cecep mengatakan, hasil survei yang dipaparkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini, memotret kinerja Jokowi dalam tiga bulan terakhir.

"Paling determinan kebijakan merespons Covid-19. Kebijakan PPKM yang dihapus. Ekonomi menggeliat kembali, meskipun kemungkinan kekhawatiran terjadi resesi tahun ini," ujar Cecep saat dihubungi, Senin (23/1/2023).

"Tapi ketika itu dibuka, kemudian ekonomi menggeliat, masyarakat meresponsnya secara positif," kata Cecep.

Baca juga: Survei LSI: 53 Persen Responden Tak Tahu PPKM Telah Dicabut

Kebijakan kedua soal infrastruktur. Cecep mengatakan, Jokowi akhir-akhir ini sering meninjau pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

"Ketika utang tinggi, Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bilang ini dalam rangka pembangunan. Jokowi keliling terus. Dalam rangka apa? Dia meresmikan proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dari Manado, terus ke Solo, dan itu memang mengonfirmasi pernyataan Sri Mulyani," ujar Cecep.

Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno

"Harus diakui. Ketika Jokowi jadi presiden, infrastruktur itu merata.Yang disebut sebagai upaya untuk melakukan pembangunan di seluruh Indonesia, upayanya ya infrastruktur," kata Adi.

Baca juga: Mereka yang Hadir di Ultah Megawati: Keluarga, Elite PDI-P, hingga Menteri Jokowi

Alasan kedua yang membuat tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi, lanjut Adi, adalah soal bantuan sosial.

"Bansos itu banyak sekali yang diberikan Jokowi. Di tengah banyaknya kritik kanan-kiri. Bansos itu nyata sampai ke masyarakat. Infrastruktur itu nyata dirasakan betul," ujar Adi.

"Pikiran rakyat itu kan pendek-pendek saja. Apa yang dilihat, apa yang diamati, ya sudah positif saja pandangannya," kata Adi.

Adapun LSI mengungkapkan, sebanyak 76,2 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan LSI pada 7-11 Januari 2023 kepada 1.221 responden melalui metode random digit dialing (RDD).

"Secara umum pada Januari 2023, kita menemukan 76,2 respoden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja presiden," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei, Minggu (22/1/2023).

Djayadi mengatakan, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus meningkat dalam tiga bulan terakhir.

Ia menyebutkan, tren peningkatan kinerja presiden sejalan dengan peningkatan positif persepsi pada ekonomi dan penegakan hukum.

"Sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi ekonomi dan persepsi hukum sejak tiga bulan terakhir, kinerja presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6 persen pada September (2022) menjadi sekarang ke 76,2 persen," kata Djayadi.

Dilihat dari segi pekerjaan, penilaian rendah diberikan oleh kalangan ibu rumah tangga, yakni sebesar 23,4 persen.

Kemudian, dia mengatakan, dilihat dari segi pendapatan juga menarik. Sebab, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden.

"Biasanya kebalik, makin tinggi pendapatan makin rendah tingkat kepuasannya secara presentase. Tapi di Januari (2023) kami menemukan makin tinggi pendapatan makin tinggi tingkat kepuasan kepada kinerja presiden," kata Djayadi.

Adapun margin of error dalam survei ini diperkirakan ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.