Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Algoritma: PDI-P Parpol dengan Resistensi Publik Tertinggi, Disusul PSI

Kompas.com - 23/01/2023, 16:23 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Algoritma Research and Consulting merilis hasil penelitian mengenai resistensi publik terhadap partai politik.

Hasilnya, PDI-P dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai politik dengan resistensi untuk dipilih paling tinggi.

Resistensi terhadap PDI-P mencapai 17,3 persen, berbanding tingkat elektabilitas yang masih lebih tinggi yaitu 22 persen.

Sementara itu, elektabilitas PSI hanya 0,2 persen, tetapi resistensi pemilih terhadap partai pimpinan Giring Ganesha itu mencapai 5,5 persen.

Baca juga: Survei LSI: Jika Pileg Digelar Hari Ini, PDI-P Paling Banyak Dipilih

Di bawah PDI-P dan PSI, ada PKS dengan resistensi mencapai 4,5 persen dan elektabilitas 4,2 persen.

"Ini adalah sebuah peta yang mungkin menggambarkan kutub-kutub corak partai. Beberapa partai yang ideologis itu lumayan tinggi (resistensinya)," kata Direktur Riset dan Program Algoritma Research and Consuting, Fajar Nursahid, dalam jumpa pers, Senin (23/1/2023).


Khusus PSI, resistensi tinggi terhadap partai politik yang belum pernah punya kursi di DPR RI ini terbilang cukup unik.

Fajar menilai hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara PSI menempatkan diri sebagai oposisi dari gerbong politik Anies Baswedan yang dulu menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Cawe-cawe Elite PDI-P dan PKB di Balik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Di Ibukota, PSI berhasil meraup 8 dari 50 kursi di Kebon Sirih, dan selalu lantang dan kontra atas segala kebijakan Anies yang kini dideklarasikan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden.

"Loyalis Anies, misalnya, tidak akan memilih itu. Itu yang mungkin menjadi penjelas bagaimana resistensi terjadi dalam konteks partai politik," kata Fajar.

Survei Algoritma ini dilakukan pada 19 hingga 30 Desember 2022, dengan melibatkan 1.214 responden yang terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di seluruh provinsi di Indonesia, dengan margin of error kurang lebih 3 persen, dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Sebanyak 1.214 responden yang terlibat dalam survei ini diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 66 enumerator.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com