Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: Penilaian Publik terhadap DPR Cenderung Negatif

Kompas.com - 23/01/2023, 12:01 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan penilaian publik cenderung negatif pada DPR RI.

Berdasarkan survei yang berlangsung 10-12 Januari 2023, mayoritas responden merasa hanya sesekali aspirasinya didengarkan oleh para anggota Dewan.

“Sebanyak 63,4 persen menyatakan DPR hanya kadang-kadang saja memperhatikan aspirasi masyarakat, sedangkan 10,8 persen mengatakan DPR sudah aspiratif,” ujar peneliti Litbang Kompas Gianie dikutip dari Kompas.id, Senin (23/1/2023).

Baca juga: Sejalan dengan Jokowi, Komnas HAM Dorong DPR Segera Sahkan RUU PPRT

Sementara itu sebanyak 24 persen responden menyatakan bahwa aspirasinya tidak diserap oleh DPR, sedangkan 1,8 persen lainnya mengatakan tidak tahu.

Gianie mengungkapkan bahwa jawaban responden itu didasarkan pada cepatnya DPR membahas, dan menyetujui sejumlah rancangan undang-undang (RUU).

Pertama, pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, proses pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Ketiga, pengesahan UU Nomor 55 Tahun 2022 tentang Mineral, dan Batubara. Terakhir, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca juga: Anggota DPR Minta Komnas HAM Intervensi Kasus Kekerasan Seksual

“Semua UU itu menimbulkan gejolak di masyarakat. DPR dianggal lebih mengakomodasi kepentingan pemerintah, dan orang-orang yang dekat dengan pemerintah,” tuturnya.

Adapun survei melibatkan 512 responden dari 34 provinsi yang diwawancarai melalui sambungan telepon.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk tiap provinsi.

Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error kurang lebih 4,3 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com