Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Tunda Pengambilan Keputusan Calon Anggota KPI

Kompas.com - 19/01/2023, 21:15 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR telah selesai melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang berlangsung selama dua hari.

Akan tetapi, Komisi I DPR tidak langsung mengambil keputusan siapa-siapa saja yang lolos menjadi anggota KPI Pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis beralasan, rapat internal pengambilan keputusan ditunda lantaran banyak anggota dewan yang sudah memiliki acara di sore hari.

Sehingga, pengambilan keputusan terhadap calon anggota KPI akan dilakukan pada Selasa (24/1/2023) pekan depan.

Baca juga: Alasan KPI Tak Larang Fajar Sadboy Diwawancara di Televisi

"Mestinya dilanjutkan dengan rapat internal untuk pengambilan keputusan. Namun karena sudah terlalu sore, juga sebagian anggota banyak tabrakan acara, sehingga kita akan melakukan rapat internal untuk pengambilan keputusan itu hari Selasa," ujar Kharis saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Kharis menyebut rapat internal pengambilan keputusan itu akan dilaksanakan pada Selasa pekan depan sekitar pukul 13.00 WIB.

Pada dasarnya, ia menambahkan, 27 calon anggota KPI itu memenuhi syarat. Namun, Komisi I DPR hanya boleh memilih 9 orang di antara 27 calon.

Baca juga: Sosialisasi Parpol Sebelum Kampanye Akan Diatur Lewat SK, KPU Libatkan KPI dan Dewan Pers

"Nah kita sudah mendengarkan paparan mereka. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka sudah dijawab dengan baik. Kami sudah punya penilaian terhadap mereka," tuturnya.

Kharis mengaku saat ini Komisi I DPR juga belum mengantongi 9 nama anggota KPI yang akan mereka pilih.

Berikut daftar 27 calon anggota KPI Pusat:

1. Afgiansyah

2. Ahmad Alhafiz

3. Amad Junaidi

4. Akbar Ciptanto

5. Aliyah

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com