Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sebut Perlu Bertemu Jokowi untuk Bahas Sistem Pemilu

Kompas.com - 20/01/2023, 19:07 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan perlu untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas soal sistem proporsional terbuka atau tertutup terkait penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Syaikhu mengungkapkan, 8 partai politik (parpol) termasuk PKS sudah menyatakan sikap untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

“Nanti kita lihat, memang nanti perlu menghadap Presiden. Kita akan bersama-sama, yang 8 partai ini akan tetap bersama-sama,” ujar Syaikhu ditemui di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Ia mengaku optimis Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan agar Pemilu 2024 berjalan dengan sistem proporsional terbuka.

Baca juga: Perludem Harap Wacana Ubah Sistem Pemilu Dilakukan lewat Proses Legislasi yang Partisipatif

Syaikhu lantas mengungkapkan pihaknya juga sudah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam gugatan uji materi sistem proporsional terbuka ke MK.

“Kita harapkan bahwa sepakat dengan 8 partai untuk melakukan usulan proporsional terbuka, bahkan PKS bersedia menjadi pihak terkait dan sudah mengajukan ke MK,” katanya.

Dikutip dari laman PKS.id, permohonan sebagai pihak terkait telah diajukan ke MK pada Senin (9/1/2023) pekan lalu.

Pengajuan itu diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Zainudin Paru.

“Pendaftaran permohonan sebagai pihak terkait untuk meminta MK tetap konsisten dengan putusannya pada 2008 lalu,” kata Zainudin Paru.

“Bahwa pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka sesuai Pasal 168 Ayat 2 UU Pemilu Tahun 2017,” ujarnya lagi.

Baca juga: MK Tunda Lagi Sidang Lanjutan Sistem Proporsional Terbuka karena Permintaan DPR

Diketahui, ada uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.

Namun, mayoritas parpol yang duduk di Parlemen sepakat untuk mendukung agar pemilu tetap berlangsung dengan sistem proporsional terbuka.

Kemudian, MK sejatinya telah menggelar sidang perdana pada Selasa (17/1/2023) untuk mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan para pihak terkait.

Namun, sidang ditunda karena DPR meminta agar sidang digelar secara luring bukan daring.

"Kemarin Mahkamah Konstitusi menerima surat dari DPR yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal atas nama pimpinan, yang pada intinya memohon agar sidang yang semula dilaksanakan secara daring atau online diubah menjadi secara luring/tatap muka di ruang sidang Mahkamah Konstitusi," ungkap Ketua MK Anwar Usman dikutip dari siaran langsung akun resmi YouTube MK, Selasa.

Baca juga: Mahfud: Proporsional Terbuka atau Tertutup Urusan Legiatif, Bukan MK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com