MK Tunda Lagi Sidang Lanjutan Sistem Proporsional Terbuka karena Permintaan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi kembali menunda sidang lanjutan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait sistem pemilu proporsional terbuka.

Semula, sidang sedianya digelar pada hari ini, Selasa (17/1/2023), dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Akan tetapi, kemarin Mahkamah Konstitusi menerima surat dari DPR yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal atas nama pimpinan, yang pada intinya memohon agar sidang yang semula dilaksanakan secara daring atau online diubah menjadi secara luring/tatap muka di ruang sidang Mahkamah Konstitusi," ujar Ketua MK Anwar Usman dikutip dari siaran langsung akun resmi YouTube MK, Selasa.

Baca juga: Proporsional Terbuka, Mendorong Penguatan Partai Politik

Anwar menambahkan, pagi tadi, permusyawaratan hakim konstitusi telah mengabulkan permohonan dari DPR tersebut.

Namun, MK disebut perlu melakukan beberapa persiapan untuk menggelar sidang secara luring sehingga sidang hari ini harus ditunda ke pekan depan, Selasa (24/1/2023), pukul 11.00 WIB.

"Untuk sidang secara luring tidak bisa dilaksanakan pada hari ini karena Mahkamah Konstitusi harus memberi tahu kepada pihak-pihak lain yaitu Presiden dan para pemohon tentu, termasuk pihak terkait KPU," ujar Anwar.

Ia menambahkan, saat ini juga sudah ada 11 pihak yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Permohonan 11 pihak itu disebut sudah disetujui oleh permusyawaratan hakim konstitusi.

Baca juga: Mahfud: Proporsional Terbuka atau Tertutup Urusan Legiatif, Bukan MK

"Mahkamah Konstitusi akan melakukan beberapa persiapan seperti yang berlaku selama ini cara mengatur tempat duduk, kemudian pengamanan," lanjutnya.

Sebelumnya, sidang lanjutan ini juga sudah ditunda pada 20 Desember 2022.

Ketika itu, pihak DPR mengaku berhalangan karena sedang memasuki masa reses, dan pihak Presiden meminta sidang ditunda, meskipun KPU sudah hadir.