Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Klaim Pemerintah China Sudah Memaklumi Penegakkan Hukum Usai Bentrokan Pekerja PT GNI di Morowali

Kompas.com - 19/01/2023, 19:25 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengklaim, pemerintah China sudah memaklumi langkah penegakan hukum atas insiden bentrokan antar pekerja yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1/2023).

Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menuturkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penegakan hukum atas insiden tersebut.

"Saat sekarang kita juga menyampaikan langkah yang dilakukan pemerintah untuk penegakan hukum dan lainnya. Dan itu sudah dimaklumi dan diikuti oleh pihak Tiongkok," kata Teuku Faizasyah saat ditemui di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023).

Baca juga: Dua Jenazah Korban Kerusuhan PT GNI Dipulangkan ke Kampung Halaman

Pria yang karib disapa Faiza ini menuturkan, sejak kasus terjadi, pemerintah Indonesia sudah melakukan pembicaraan antara perwakilan Kemenlu di Beijing dengan pihak Kementerian Luar Negeri China.

Faiza bilang, komunikasi serupa juga dilakukan di Jakarta. Kedua negara mengaku menyesalkan bentrok yang mengakibatkan 2 orang tewas, yakni tenaga kerja lokal dan TKA asal China.

"Pada intinya sama-sama menyesalkan insiden tersebut dan berharap tidak terjadi insiden serupa di waktu yang akan datang," ucap Faiza.

Baca juga: 17 Tersangka Kerusuhan PT GNI Morowali Utara Dijerat Pasal Perusakan dan Pembakaran

Selain itu, pihak kedutaan besar sudah melakukan kunjungan dalam langkah kekonsuleran di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kunjungan ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Lebih lanjut ia menyatakan pentingnya melakukan pencegahan agar tidak terjadi kejadian serupa di lain waktu, sehingga tidak menjadi isu yang lebih besar lagi.

"Apa yang disebut dengan permasalahan lokal dalam satu industri, jangan kemudian menjadi isu yang diperluas. Oleh sebab itu, tindakan hukum yang dilakukan pemerintah, mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan permasalah ini," tutur Faiza.

Sebelumnya diberitakan, kabar mengenai bentrokan karyawan PT GNI viral di media sosial pada Minggu (15/1/2023).

Baca juga: 3 Poin Sikap Pemerintah soal Bentrok Antarpekerja di PT GNI Morowali

Bentrokan yang terjadi pada Sabtu (14/1/203) itu melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal. Akibat bentrokan, satu pekerja asing dan satu lagi pekerja lokal tewas.

Selain itu, sebanyak tujuh kendaraan dan alat berat juga dibakar massa. Kemudian seratus kamar mes pekerja ikut rusak dan dibakar massa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, bentrokan dipicu provokasi yang muncul karena adanya ajakan mogok kerja.

Pada awalnya ada ajakan mogok dari beberapa pekerja kepada pekerja lainnya. Ajakan mogok tersebut menuai pro-kontra sehingga ada upaya pemaksaan untuk mengikuti mogok. Upaya pemaksaan tersebut kemudian diviralkan seolah-olah ada pemukulan oleh TKA kepada TKI.

Baca juga: Menaker: Kondisi di PT GNI Kondusif, Kita Tinggal Kawal Hubungan Industrial

Padahal, menurut Sigit, tidak ada kejadian pemukulan TKA terhadap TKI sebagaimana informasi yang viral

"Terkait dengan isu provokasi yang ada, saya luruskan bahwa peristiwa yang sebenarnya tidak seperti itu," kata Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com