Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kiai dan Bu Nyai Jadi Juru Kampanye PKB, PBNU: Silakan Saja, asal Tak Bawa Nama NU

Kompas.com - 18/01/2023, 16:21 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) buka suara soal rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB pekan lalu.

Salah satu hasilnya, kiai dan nyai menjadi juru kampanye atas capres dan cawapres yang bakal diusung PKB.

Menanggapi hal itu, Ketua PBNU Fahrur Rozi mengatakan, setiap kiai dan bu nyai memiliki hak untuk bebas berbicara dan mendukung capres atau cawapres.

Baca juga: Sekjen PKB Akui Pernah Tergoda Dukung Sistem Proporsional Tertutup

Namun, saat berkampanye, Fahrur meminta agar kiai dan nyai tidak membawa-bawa nama organisasi dan atribut Nahdlatul Ulama.

"Setiap orang termasuk kiai punya hak politik dan kebebasan berbicara yang harus dihormati. Tentu saja dia boleh berkampanye untuk siapa pun, asal tidak membawa nama dan atribut organisasi NU," kata Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/1/2023).

"Sementara pesantren adalah lembaga yang sepenuhnya di dalam kekuasaan para kiai dan bu nyai," ujar dia.

Terkait larangan kampanye di sarana atau kantor lembaga keagamaan, Fahrur meminta warga NU tetap mematuhi peraturan tersebut.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) memberikan batasan yang jelas agar aturan ini tidak multitafsir.

Kemenag perlu mengatur apa yang dikategorikan sebagai lembaga keagamaan. 

"Apa saja yang dikategorikan lembaga keagamaan. Namun NU tidak boleh dipakai untuk mendukung capres atau partai," ucap Fahrur.

Baca juga: Gerindra Sambut Baik Para Ulama, Kiai, dan Bu Nyai Bakal Jadi Juru Kampanye Pilpres 2024

Sebelumnya diberitakan, para kiai dan nyai yang menjadi juru kampanye (jurkam) dalam Pilpres 2024 akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai.

Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), tetapi menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

PKB pun tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

Oleh karena itu, para ulama meminta Cak Imin segera mengumumkan capres dan cawapres yang akan diusung PKB.

Bahkan, para ulama ini menentukan batas waktunya paling lambat pada Maret 2023 atau sebelum puasa Ramadhan.

"Menurut pandangan kiai semakin cepat pasangan presiden dan wapres (ditentukan), dan para kiai akan menjadi jurkam. Nanti puasa ramadhan ada kegiatan event keagamaan, itu sudah bisa kampanye," ucap Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Nasional
Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Nasional
Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Nasional
Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Nasional
KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

Nasional
Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Nasional
Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Nasional
Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Nasional
Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com