Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Ma'ruf Amin untuk PKB: Jangan Tinggalkan Politik Kiai, Nanti Kiainya Pergi

Kompas.com - 13/01/2023, 18:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berepsan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar tidak meninggalkan politik kiai, apapun yang terjadi di partai tersebut.

Ma'ruf mengingatkan, PKB dibentuk oleh para ulama Nahdlatul Ulama (NU) pada 1998 lalu untuk menjadi wadah gerakan politik para kiai yang saat itu belum tertampung di partai manapun.

"Walapun ada dinamika, perkembangan, pembaruan, tapi politik kiainya jangan ditinggalkan. Sebab, kalau politik kiainya ditinggalkan, nanti kiainya pada pergi," kata Ma'ruf dalam acara Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan PKB di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Cak Imin Targetkan PKB Dapat Jatah Wapres Lagi pada 2024

Dia menuturkan, sebagai partai yang menjadi wadah gerakan politik kiai, PKB harus mengikuti aspirasi para kiai.

"Ini dibedakan antara politik kiai dan kiai politik, itu beda. Kalau kiai politik, enggak perlu wadah sendiri, dia di mana saja, bisa ke mana saja. Ke mana arus politik, dia kiai ikut," ujar Wapres.

Ma'ruf melanjutkan, PKB pun telah sukses mengantarkan kiai untuk menjadi presiden, yakni Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 1999.

Baca juga: Ditanya Soal Kriteria Capres, Wapres: Partai Mestinya Sudah Paham

Selain itu, PKB juga bagian koalisi yang mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Karena ada PKB, Gus Dur jadi presiden, alhamdulillah waktu itu walau cuma 2 tahun, tapi yang penting jadi presiden. Kiai jadi presiden itu sudah luar biasa, saya ditakdirkan jadi wakil presiden," kata Ma'ruf.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun beharap, di masa mendatang akan ada ulama maupun santri yang menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, meneruskan jejak Gus Dur dan dirinya.

"Gus Dur sudah mulai, saya mengikuti walaupun cuma wakil presiden, nanti ada lagi presiden atau wakil presiden supaya bisa memberikan warna tatanan kehidupan bangsa ini," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com