Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Sambut Baik Para Ulama, Kiai, dan Bu Nyai Bakal Jadi Juru Kampanye Pilpres 2024

Kompas.com - 16/01/2023, 15:29 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik keputusan ijtima ulama nusantara yang menyatakan bahwa para ulama, kiai, dan bu Nyai akan menjadi juru kampanye untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024.

Dasco mengatakan, keputusan itu adalah strategi yang baik.

"Ini tentu strategi yang baik menurut kami. Tapi, apapun itu keputusannya nanti, akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Dasco memprediksi ulama-ulama akan berkeliling saat bulan Ramadhan 2023 untuk memberi ceramah keagamaan.

Baca juga: Para Ulama Dorong PKB Segera Tentukan Capres, Tenggat Waktu sampai Maret

Menurutnya, ulama-ulama berpandangan momen itu bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan sosok Muhaimin Iskandar.

"Nah mungkin momen ini bisa dimanfaatkan menurut ulama-ulama tersebut," katanya.

Walau begitu, Dasco yakin para ulama pasti tetap bijak saat menjadi juru kampanye, terutama tidak menyampaikannya saat sedang salat.

Dasco mengaku, ia akan mengkaji ulang apabila ulama menyampaikan pesan politik di dalam masjid.

"Yang dimaksud itu kan biasanya pada saat bulan Ramadhan itu kan akan ada ceramah-cermah yang diminta oleh masyarakat yang membuat acara pengajian di komunitas. Kalau itu kan enggak ada masalah," ujar Dasco.

Baca juga: Hasil Ijtima Ulama PKB, Cak Imin Didorong Maju Pilpres dan Raih 100 Kursi DPR

Sebelumnya, dalam ijtima ulama nusantara yang digelar Dewan Syuro PKB, disepakati bahwa para ulama, kiai, dan nyai bakal menjadi juru kampanye (jurkam) dalam Pilpres 2024.

Juru kampanye ini berfungsi untuk meminta dukungan kepada rakyat atas capres dan cawapres yang diusung.

"Para ulama berkomitmen jadi juru kampanye nasional baik untuk Gus Muhaimin dan akan masuk pada kantong nasionalis juga," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

Jazilul mengungkapkan, para ulama akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai.

Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat NU, tetapi menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

Baca juga: Diminta Ijtima Ulama Putuskan Capres-Cawapres sebelum Puasa, PKB: Kalau Gerindra Tak Sepakat Ya Tak Jadi Nikah

Bahkan, PKB tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

"Artinya tidak hanya melulu berkampanye di NU, tapi masuk ke ruang masyarakat secara umum. Kalau bisa masyarakat milenial ini dirumuskan kayak apa berkampanye di lingkungan masyarakat milenial," kata Jazilul.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq menambahkan, para kiai dan nyai ini akan kampanye dari pintu ke pintu untuk mengenalkan pasangan capres dan cawapres yang diusung PKB.

"Waktunya lumayan masih panjang. Para kiai, para Bu Nyai ini akan turun door to door, dari satu pintu ke pintu lain, dari satu kampung ke kampung lain, karena kebetulan kami punya para da'i-da'i yang di daerahnya memiliki jangkauan jamaah yang kuat," kata Maman.

Baca juga: Sekber Gerindra-PKB Diresmikan 23 Januari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com