Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/01/2023, 14:57 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti kepala daerah agar mengingatkan dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) daerah untuk mengedukasi pentingnya gizi bagi ibu hamil.

Hal ini bertujuan agar anak yang lahir tak mengalami stunting sejak dalam kandungan maupun di masa pertumbuhan.

Apalagi, pemerintah memiliki target menurunkan angka stunting menjadi di bawah 14 persen pada tahun 2024.

"Sehingga perlu saya ingatkan pada kepala daerah agar dinas BKKBN mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil, dicek apakah anemia atau tidak, dicek benar, karena kunci ada di situ," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Jokowi Dorong Penerapan Teknologi untuk Turunkan Stunting di Daerah

Jokowi mengungkapkan, ibu hamil atau bayi baru lahir berkontribusi sekitar 23 persen pada potensi stunting.

Sementara itu, bayi baru lahir hingga usia 23 bulan berkontribusi 37 persen pada potensi stunting. Tak heran, penyelesaian stunting pada anak di masa pertumbuhan lebih sulit penyelesaiannya.

Untuk itu, kata Jokowi, stunting harus jadi target penyelesaian untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

"Bukan hal yang mudah, tapi sekali lagi kalau kerja keras seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ujar Jokowi.

Baca juga: Minta Pemda Dampingi, Kemendagri: Anggota Keluarga yang Alami Stunting Jangan Dibiarkan

Untuk mencegah stunting, Jokowi menyatakan perlu adanya intervensi. Misalnya, bayi yang sudah masuk usia siap makan tidak boleh diberikan makanan instan (ultra process), seperti biskuit dan bubur instan.

Para balita itu perlu diberikan makanan sehat, seperti ati ayam dan telur sebagai sumber protein.

"Jangan diberikan makanan yang namanya ultra process, biskuit, bubur instan, hati-hati. Ini banyak dilakukan. Ini keliru, lho. Beri yang namanya protein hewani yang tinggi zat besinya. Bisa itu," kata Jokowi

Jokowi juga mengingatkan kepala daerah untuk meminta puskesmas dan posyandu aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita.

Baca juga: Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Edukasi ini bisa melalui beragam cara dan beragam topik, mulai dari soal anemia, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, dan cara merawat bayi.

Tercatat hingga kini, prevalensi stunting terus turun. Pada tahun 2014, prevalensinya masih 37 persen.

Kemudian, menurun menjadi 24 persen pada tahun 2021, dan turun lagi menjadi 21 persen di tahun 2022.

"Jadi hati-hati masalah ini. Kita memiliki bonus demografi yang puncaknya di 2030-2035. Kalau SDM kita tidak berada pada posisi baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tapi akan memberikan beban yang besar kepada negara," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Hormati Apa Pun Putusan MK soal Sistem Pemilu

PDI-P Bakal Hormati Apa Pun Putusan MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Polri Pastikan Promotor Konser Coldplay Tak Terlibat Kasus Penipuan Jastip Tiket

Polri Pastikan Promotor Konser Coldplay Tak Terlibat Kasus Penipuan Jastip Tiket

Nasional
Ada Denda 200 SAR, Jemaah Haji Dilarang Merokok di Kawasan Pemondokan dan Masjid Nabawi

Ada Denda 200 SAR, Jemaah Haji Dilarang Merokok di Kawasan Pemondokan dan Masjid Nabawi

Nasional
Soal Pernyataan Informasi Putusan MK, Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Soal Pernyataan Informasi Putusan MK, Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Nasional
KPU Tetapkan 5 Surat Suara dengan Warna Berbeda, Abu-abu untuk Pilpres

KPU Tetapkan 5 Surat Suara dengan Warna Berbeda, Abu-abu untuk Pilpres

Nasional
Dua Tahun Hiatus, Kantin Kontainer Dompet Dhuafa Kembali Bantu Mahasiswa Kurang Mampu di UIN Salatiga

Dua Tahun Hiatus, Kantin Kontainer Dompet Dhuafa Kembali Bantu Mahasiswa Kurang Mampu di UIN Salatiga

Nasional
KPU: Uang Elektronik dan Jasa Akan Masuk Kategori Dana Kampanye

KPU: Uang Elektronik dan Jasa Akan Masuk Kategori Dana Kampanye

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Teddy Minahasa

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Teddy Minahasa

Nasional
Petugas 'Door to Door' Ingatkan Jemaah Haji Lansia Tak Paksakan Diri Salat di Masjid Nabawi

Petugas "Door to Door" Ingatkan Jemaah Haji Lansia Tak Paksakan Diri Salat di Masjid Nabawi

Nasional
KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Sering Temui Sekretaris MA di Kantor

KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Sering Temui Sekretaris MA di Kantor

Nasional
KPU: Verifikasi Administrasi Bacaleg DPR RI Sudah 32 Persen

KPU: Verifikasi Administrasi Bacaleg DPR RI Sudah 32 Persen

Nasional
Jemaah Haji Wafat Jadi 4 Orang, Sakit 84 Orang hingga 30 Mei

Jemaah Haji Wafat Jadi 4 Orang, Sakit 84 Orang hingga 30 Mei

Nasional
Gaduh soal Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu yang Berujung Kemungkinan Penyelidikan Polisi

Gaduh soal Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu yang Berujung Kemungkinan Penyelidikan Polisi

Nasional
10 Toilet Tambahan Disiapkan di Setiap Maktab Arafah

10 Toilet Tambahan Disiapkan di Setiap Maktab Arafah

Nasional
Komisi II Minta KPU-Bawaslu Hindari Cara Transaksional Saat Rekrut Anggota di Daerah

Komisi II Minta KPU-Bawaslu Hindari Cara Transaksional Saat Rekrut Anggota di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com