Raker Komisi II-KPU Sepakati Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyepakati bahwa daerah pemilihan (dapil) legislatif DPR dan DPRD provinsi tidak berubah untuk Pemilu 2024.

Kesepakatan ini tertera pada poin 6 draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, Rabu (11/1/2023).

"Bersepakat bahwa Penetapan Daerah Pemilihan DPR RI (Dapil) untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang Daerah Pemilihan," begitu bunyi kesimpulan itu.

Baca juga: DPR Tolak KPU Atur Dapil Sesuai Putusan MK

Kesimpulan ini senada dengan aspirasi Komisi II DPR RI yang memang menolak dapil DPR dan DPRD provinsi diubah pada Pemilu 2024, meskipun dapil yang dikunci dalam UU Pemilu menyimpan masalah.

"Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama," tulis kesimpulan itu.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari hanya memberi catatan bahwa kata "seperti" diubah menjadi "sebagaimana".

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengetuk palu tanda persetujuan forum.

Ditemui Kompas.com selepas rapat, Hasyim irit bicara. Ia tak menjelaskan alasannya menyetujui hal itu, padahal selama ini KPU RI telah melibatkan tim ahli dan menggelar rapat koordinasi dengan jajaran di daerah untuk menata ulang dapil.

Hasyim hanya menyiratkan bahwa kesimpulan ini belum final, sebab pada malam ini pula, Komisi II dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu akan melakukan konsinyering khusus membahas dapil.

"Nanti kan masih rapat lagi," ucap Hasyim.

Baca juga: Merasa Tak Dilibatkan dalam Perubahan Dapil Pemilu 2024, Politikus PDI-P: MK Bubarkan Saja

Putusan MK

Sebelumnya, MK mencabut kewenangan DPR RI untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) anggota legislatif DPR RI dan DPRD RI.

Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Selasa (20/12/2022) atas permohonan yang sebelumnya dilayangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dalam putusan itu, MK menyerahkan kewenangan penetapan dapil DPR RI dan DPRD provinsi ke tangan KPU RI.

Sebelumnya, kewenangan ini dikunci dalam Lampiran III dan IV Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Di beleid itu, DPR RI sudah menentukan dapil pileg DPR RI dan DPRD provinsi, sedangkan KPU RI hanya berhak menentukan dapil pileg DPRD kota dan kabupaten.