Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: RI-Vietnam Sepakati Batas ZEE di Tahun 2022, Setelah 12 Tahun Berunding

Kompas.com - 11/01/2023, 15:57 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi mengatakan, Indonesia terus melakukan perundingan batas wilayah dengan negara tetangga sepanjang tahun 2022 lalu.

Salah satu perundingan batas wilayah yang berhasil dilakukan adalah mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam.

Perundingan itu selesai setelah berjalan intensif selama 12 tahun.

"Beberapa kemajuan yang dicapai antara lain ditandatanganinya kesepakatan batas ZEE Indonesia-Vietnam setelah perundingan 12 tahun," kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Menlu: Indonesia Terima 516.851.745 Dosis Vaksin Covid-19 Tahun 2022, 137 Juta Dosis dari Diplomasi

Retno menuturkan, perundingan batas maritim pada tahun lalu dilakukan dengan beberapa negara, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Palau.

Ia memastikan bahwa seluruh perundingan batas maritim dijalankan Indonesia dengan sepenuhnya menghormati Unclos 1982.

Sementara untuk batas darat, perundingan dilakukan dengan Malaysia dan Timor Leste secara lebih intensif pada tahun lalu.

"Indonesia dan Malaysia juga telah menyelesaikan perundingan revisi perjanjian perlintasan perbatasan dan perjanjian perdagangan perbatasan yang akan ditandatangani tahun ini," ucapnya.

Baca juga: Menlu Sebut Selesaikan 30.894 Kasus WNI Sepanjang 2022, 422 Korban Online Scam

Sebelumnya diberitakan, perundingan batas wilayah ZEE itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2022.

"Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982," ujar Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (22/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan bahwa Indonesia dan Vietnam harus segera mengembalikan arus lalu lintas barang dan wisatawan seperti sebelum pandemi Covid-19.

Menurut Kepala Negara, rute penerbangan langsung antara kawasan pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi.

Baca juga: Menlu: Kepemimpinan Indonesia Mampu Jadikan G20 Tetap Utuh

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia dan Vietnam telah berhasil menyepakati tiga MoU pada Kamis.

Ketiganya yakni soal energi dan sumber daya mineral, penanggulangan terorisme dan pemberantasan perdagangan ilegal narkotika.

"Dan saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan ilegal fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com