Menlu Retno: ASEAN Tidak Boleh Didikte Junta Militer Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi mengatakan, seluruh negara di ASEAN perlu memiliki posisi yang sama tentang pentingnya implementasi 5PC.

Dengan begitu, ASEAN tidak bisa didikte oleh junta militer yang membawa Myanmar dalam jurang kehancuran.

"Saya juga tegaskan bahwa ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer di Myanmar," kata Retno dalam konferensi pers di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

Baca juga: Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum Atas Pelaku Kriminal kepada PMI di Malaysia

Retno menuturkan, Konsensus Lima Poin (Five Points of Consensus/5PC) harus menjadi satu-satunya rujukan keterlibatan ASEAN dengan junta militer di Myanmar.

Artinya, tidak ada jalur pendekatan ASEAN selain 5PC untuk menyelesaikan masalah di Myanmar.

"Dalam mekanisme ASEAN, hanya dikenal satu track dalam engagement dengan Myanmar, yaitu dengan rujukan utama implementasi 5PC," ucapnya.

Baca juga: Viral Foto Retno Marsudi Ngemper di Mal, Wajibkah Pengelola Sediakan Kursi Pengunjung?

Retno menyampaikan, Indonesia juga menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB 2669 mengenai "Situasi di Myanmar" yang diadopsi pada 21 Desember.

Resolusi tersebut mendukung upaya ASEAN dalam mengatasi situasi di Myanmar.

Lebih lanjut, Retno menyampaikan, Indonesia dan Malaysia memiliki posisi yang sama tentang pentingnya implementasi 5 Points of Consensus atau 5PC.

Baca juga: Menlu Retno: Demokrasi Bantu Hadapi Tantangan Sulit pada 2023

Indonesia dan Malaysia akan bekerja sama untuk memastikan bahwa situasi di Myanmar tidak akan menghambat agenda pembangunan masyarakat di ASEAN.

"Dan ASEAN akan selalu bersama rakyat Myanmar," tegas Retno.