Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Ketika HUT Ke-50 PDI-P Masih Berbuah Ambiguitas Politik

Kompas.com - 11/01/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEHARI sebelum Hari Ulang Tahun ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), beredar isu bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai berlogo banteng moncong putih tersebut akan sekaligus mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden resmi PDI-P.

Setali tiga uang dengan itu, ekspektasi banyak pihak, terutama media, juga mengalir dalam alur yang sama.

Kejelasan tentang keberanian PDI-P untuk keluar dari ambiguitas politik antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo selama ini memang sangatlah ditunggu-tunggu.

Tapi ternyata, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Megawati Soekarnoputri nampaknya masih asyik dengan narasi-narasi besar yang justru semakin memperlihatkan bahwa PDI-P masih belum mampu menemukan satu pilihan yang tepat untuk ditawarkan kepada publik nasional.

Tentu tak ada masalah bagi PDI-P dan Megawati Soekarnoputri dengan keputusan untuk tetap memainkan strategi "ambiguitas" semacam itu. Karena secara politik, keputusan sepenting itu memang menjadi hak prerogatif seorang ketua umum.

Megawati Soekarnoputri berhak mengumumkan atau tidak mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden resmi PDI-P.

Bahkan berhak sepenuhnya memilih Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo, jika memang itu adalah keinginan Megawati Soekarnoputri.

Masalahnya, Megawati Soekarnoputri belum berani menggunakan hak prerogatifnya. Walhasil, HUT ke-50 PDI-P alih-alih memberikan kepastian politik untuk PDI-P dan untuk jagat politik nasional, justru malah menambah ketidakpastian.

Bagi PDI-P, posisi "status quo" politik pasca-HUT ke-50 akan membuat partai mengalami pelemahan fokus pada pemilihan mendatang.

Visi misi memenangkan partai tanpa diikuti siapa calon yang akan dimenangkan akan membuat perjuangan menjadi hambar dan kurang energik.

Apalagi, secara politik relasi calon pemimpin yang diusung dengan partai yang mengusung sangatlah erat.

Calon yang diusung bisa menjadi penentu raihan suara partai, begitu juga sebaliknya. Jadi kepastian tentang siapa calon yang akan diusung dan diperjuangkan PDI-P juga akan berpengaruh kepada performa elektoral PDI-P di pemilihan mendatang.

Dan nampaknya Megawati Soekarnoputri belum berani untuk berlabuh lebih jauh, bukan karena faktor internal partai, tapi menurut saya, karena Megawati Soekarnoputri lebih memilih untuk memberi bonus waktu kepada Puan Maharani sekira setahun lagi, bahkan lebih. Sebut saja sampai batas akhir penetapan calon presiden.

Dari pidatonya pada HUT ke-50 PDI-P sangat jelas tergambar bahwa Megawati Soekarnoputri menginginkan sosok calon presiden perempuan.

Berbalutkan narasi kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disisipi dengan contoh-contoh pemimpin perempuan di masa lalu, Megawati Soekarnoputri terus mencoba meyakinkan para hadirin yang hadir pada khususnya dan publik nasional pada umumnya bahwa sudah waktunya Indonesia kembali dipimpin perempuan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com