Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tahan 10 Eks Anggota DPRD Terkait Uang Ketok Palu RAPBD Jambi

Kompas.com - 10/01/2023, 22:14 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 10 orang tersangka anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 terkait dugaan suap ‘uang ketok palu’ RPABD Provinsi  Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, kesepuluh tersangka itu merupakan bagian dari 28 anggota DPRD yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap uang ketok palu yang menjerat 24 tersangka termasuk mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Perkara mereka saat ini telah diputus oleh pengadilan.

“Sebagai kebutuhan dalam proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan dan saat ini baru 10 orang tersangka,” kata Johanis dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (10/1/2023).

Baca juga: KPK Tetapkan 28 EKs DPRD Jambi Jadi Tersangka Uang Ketok Palu RAPBD, Ini Daftarnya

Adapun 10 orang tersangka tersebut adalah Syopian, Sofyan Ali, Sainuddin, Muntalia, Supriyanto, Rudi Wijaya, M. Juber, Poprianto, Ismet Kahar, dan Tartiniah RH.

Johanis mengatakan, penahanan ini merupakan yang pertama dan akan dilakukan selama 20 hari ke depan.

“Terhitung 10 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2023,” ujar Johanis.

Ia menuturkan, Syopian, Sainuddin, Muntalian, Supriyanto, Rudi Wijaya, akan mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Kemudian, M. Juber dan Ismet Kahar akan mendekam di Rutan pada Kavling C1.

Sementara, Poprianto dan Tartiniah akan mendekam di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

Baca juga: KPK Periksa 15 Mantan dan Anggota DPRD Jambi Terkait Dugaan Korupsi RAPBD

Dalam perkara ini, orang kepercayaan Zumi Zola bernama Paut Syakarin yang memiliki latar belakang pengusaha diduga memberikan suap sebesar Rp 1,9 miliar kepada Effendi Hatta dan Zainal Abidin.

Keduanya merupakan perwakilan dari Syopian dan tersangka lainnya.

Setelah pemberian suap itu, RAPBD Pemprov jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 disahkan.

Zumi Zola kemudian memberikan sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Jambi kepada Paut.

Baca juga: KPK Eksekusi Paut Syakarin, Penyuap Anggota DPRD Jambi ke Lapas Sukamiskin

“Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan Paut Syakarin,” kata Johanis.

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus 'Vina Cirebon', Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus "Vina Cirebon", Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com