Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Memakai Masker, Menkes: Tidak Baik kalau Selalu Dipaksa Pemerintah

Kompas.com - 05/01/2023, 17:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pentingnya edukasi pencegahan penyakit di masyarakat. Edukasi ini berperan penting agar masyarakat lebih sadar tanpa harus dipaksa oleh pemerintah.

Ia lantas mencontohkan penerapan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Protokol kesehatan yang mendasar ini tidak baik jika penerapannya terus-menerus diimbau pemerintah, tanpa ada kesadaran yang tumbuh dari masyarakat.

Baca juga: Dorong Vaksin Pfizer untuk Anak Jadi Gratis, DPR RI-Kemenkes Akan Rapat Minggu Depan

"Protokol-protokol kesehatan seperti ini, ini tidak akan baik kalau selalu dipaksa oleh pemerintah. Yang baik, yang bagus, yang sukses, kalau masyarakat sudah sadar bahwa mereka harus lakukan sendiri," ucap Budi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (5/1/2023).

Budi berharap masyarakat tetap menjalani metode pencegahan penyakit, terlepas dari apa pun penyakit yang dihadapinya. Misalnya jika terserang Covid-19, masyarakat tahu dan sadar menjalani pemeriksaan PCR ataupun antigen.

Adapun jika tidak ingin terkena Covid-19, masyarakat tahu harus menjaga protokol kesehatan. Bagi yang telanjur terinfeksi, bisa menjalani isolasi mandiri tanpa harus diperintah.

Baca juga: PPKM Dicabut, Kemenkes Soroti Vaksinasi Bagi Warga Bakal Terlibat Kerumunan

"Kalau sudah kena Covid-19, ya mesti isolasi. Sama seperti influenza ya kalau kita lagi hujan-hujan, keluar, pemerintah tidak pernah menyuruh pakai payung. Masyarakat sendiri sadar bahwa mereka perlu pakai payung," ucap Budi.

Begitu pula jika musim demam berdarah. Jika tidak mau terkena, masyarakat perlu membersihkan genangan air yang biasanya menjadi tempat nyamuk berkembang biak.

Bisa juga dengan menghindari keluar rumah saat hari sudah petang, atau melaksanakan fogging di rumah atau lingkungan sekitar.

"Itu adalah cara penanganan kesehatan masyarakat yang baik, partisipasi masyarakat harus tinggi. Oleh karena itu, harus promosi, edukasi," jelas Budi.

Baca juga: PPKM Dicabut, Kemenkes: Tidak Perlu Lagi WFH, tetapi...

Lebih lanjut, ia menuturkan, edukasi dan kampanye tentang pencegahan penyakit menjadi salah satu pilar yang diusung Kemenkes dalam transformasi sistem kesehatan.

Edukasi penduduk menjadi bagian dari pilar kesatu, yaitu transformasi layanan primer. Nantinya, edukasi akan disampaikan dalam bentuk interaktif, bisa melalui media sosial atau program tertentu.

"Mungkin akan kita masukkan dalam program, aktivitas, media sosial. Yang paling penting menggerakkan semua komponen masyarakat sehingga tidak usah terus-menerus dipaksa oleh pemerintah," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com