Dorong Vaksin Pfizer untuk Anak Jadi Gratis, DPR RI-Kemenkes Akan Rapat Minggu Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melangsungkan rapat minggu depan.

Salah satunya membahas vaksin Pfizer untuk anak usia 6 bulan-11 tahun diberikan secara gratis. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh.

"Kita akan mulai rapat minggu depan nanti, kita pasti akan obrolin itu (vaksin Pfizer untuk anak-anak jadi gratis)," kata Nihayatul Wafiroh di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2023).

Adapun saat ini, vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech tersebut berbayar. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beralasan, vaksin tersebut belum masuk program vaksinasi gratis pemerintah.

Baca juga: BPOM Paparkan Efek Samping Vaksin Covid-19 Cominarty Children untuk Bayi dan Anak, Disebut dalam Batas Aman

Wanita yang karib disapa Ninik ini menyampaikan, pihaknya akan mendorong vaksin itu diberikan secara gratis, sama seperti vaksin Covid-19 lain yang masuk dalam program.

"Kita nanti akan berjuang di DPR sama dengan vaksin-vaksin sebelumnya bahwa ini harus gratis karena ini hak dasar dari warga negara," ucapnya.

Ninik menuturkan, bayi dan anak-anak juga harus dilindungi dari Covid-19, salah satunya dengan mempermudah akses vaksin.

Apalagi saat diserang Covid-19, tak sedikit anak-anak yang menderita multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem pasca Covid-19.

"Anak-anak kita kena Long Covid-19 ya, mereka luar biasa bermasalah. Mereka tidak mendapatkan vaksin meskipun mereka cenderung lebih cepat sembuh, tapi Long Covid-19 (sampai kapan) kita tidak pernah tahu," ucap Ninik.

Baca juga: Catat, 2 Vaksin Covid-19 Ini Boleh Diberikan untuk Bayi dan Anak-anak

Terkait anggaran, ia yakin dana di Kemenkes masih sangat cukup, meski tidak ada anggaran penanganan Covid-19 di tahun 2023.

Menurut Ninik, sebagian besar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos), sehingga dampak terhadap penanganan Covid-19 tahun 2023 tidak signifikan.

Di sisi lain, Undang-undang sudah memandatkan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

"PEN kebanyakan kemarin untuk sosialnya, bukan untuk vaksinnya. Anggaran pemulihan sosialnya jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dari pada anggaran kesehatannya, Covid-19. Jadi sebenarnya anggaran Covid-19 masih bisa ter-cover oleh anggaran Kemenkes," sebut dia.

Sebagai informasi, BPOM telah memberikan EUA untuk vaksin Comirnaty Children yang dikembangkan Pfizer untuk untuk usia 5-11 tahun pada 29 November 2022 dan vaksin Comirnaty Children usia 6 bulan - 4 tahun pada 11 Desember 2022.

Berdasarkan ketentuan BPOM, dosis vaksin Comirnaty Children untuk usia 6 bulan - 4 tahun untuk vaksinasi primer adalah 3 mcg/0,2 mL yang diberikan dalam 3 dosis pemberian.

Dua dosis pertama diberikan dalam rentang waktu 3 minggu, diikuti dengan dosis ketiga yang diberikan setidaknya 8 minggu setelah dosis kedua.

Sementara dosis vaksin Comirnaty Children untuk usia 5-11 tahun untuk vaksinasi primer adalah 10 mcg/0,2 mL, diberikan dalam 2 dosis dengan rentang waktu 3 minggu antara dosis pertama dan kedua.