Vonis Ringan Terdakwa Kasus Korupsi Ekspor Minyak Sawit Mentah

Namun, dalam persidangan pernyataannya berubah. Kerugian perekonomian negara disebut hanya Rp 10 triliun.

“Ini membuktikan bahwa tidak ada kepastian hukum mengenai kerugian perekonomian negara ini karena tidak ada standarnya,” kata Maqdir.

Kerugian perekonomian negara, kata Maqdir, tidak memiliki standar seperti kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, ia menilai hakim semestinya berani menyatakan terdakwa bebas.

Eks Mendag Lutfi mestinya tanggung jawab

Lebih lanjut, Maqdir menyebut mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Lutfi semestinya bertanggungjawab secara moral atas kasus kelangkaan minyak goreng.

Kebijakannya menerbitkan HET telah membuat minyak goreng langka. Sebab, ketetapan itu membuat harga minyak goreng lebih murah dari bahan baku.

Akhirnya, perusahaan enggan menjual produk mereka karena tidak mau rugi.

“Ya paling tidak menurut hemat saya secara moral, dia harus mengatakan, ‘saya yang bertanggung jawab terhadap keadaan ini’ karena bagaimanapun juga beliau adalah pemimpin,” kata Maqdir.

Baca juga: Lin Che Wei dan 2 Bos Perusahaan Minyak Goreng Divonis 1 Tahun dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO

Maqdir mengatakan, kliennya diminta Lutfi untuk membantu mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Ia lantas mengajukan saran agar selisih harga minyak goreng dan bahan bakunya ditangani dengan voucher.

Sumber dana program ini berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, Lutfi menolak lantaran agar bisa menggunakan dana itu ia mesti mendapatkan persetujuan dari menteri lainnya.

Setelah itu, ia memutuskan menetapkan HET sebagai salah satu langkah mengatasi kelangkaan minyak goreng.

“Saya tidak tahu apakah, secara hukum sih ini sudah selesai, tapi saya tidak tahu apakah secara moral beliau akan mengambil tanggungjawab atau tidak,” ujar Maqdir.

“Seperti berkali kali beliau sampaikan di dalam zoom meeting, bahwa dia yang akan bertanggungjawab,” katanya lagi.

Baca juga: Eks Mendag Lutfi Disebut Semestinya Tanggung Jawab secara Moral Sebabkan Kelangkaan Minyak Goreng

Perkara dugaan korupsi ekspor CPO atau dikenal kasus minyak goreng menyeret lima orang sebagai terdakwa.

Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Indra Sari Wisnu Wardhana dan Tim Asistensi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Lin Che Wei.

Kemudian, General Affairs PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; dan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley MA.

Dalam dakwannya, jaksa menduga eks Dirjen Daglu Kemendag itu dinilai telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah.

Tindakan Wisnu memberikan persetujuan ekspor (PE) diduga telah memperkaya orang lain maupun korporasi.

Menurut Jaksa, perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan empat terdakwa lainnya. Akibatnya, timbul kerugian sekitar Rp 18,3 triliun.

Kerugian tersebut merupakan jumlah total dari kerugian negara sebesar Rp 6.047.645.700.000 dan kerugian ekonomi sebesar Rp 12.312053.298.925.

“Merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12.312.053.298.925,” kata Jaksa dalam dakwaannya.

Baca juga: Hakim Sebut Pemerintah Lakukan Kesalahan Fatal, Intervensi Pasar Bikin Minyak Goreng Langka