PDI-P Dinilai Tak Sabar Ingin Menteri Nasdem Keluar dari Kabinet, Mulai "Intimidasi" Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai PDI-P sudah tidak sabar ingin mengeluarkan dua menteri Partai Nasdem dari kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Adi mengatakan, hal tersebut terjadi lantaran Partai Nasdem mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"PDI-P terlihat tak sabar ingin mengeluarkan dua menteri Nasdem dari koalisi Jokowi buntut pencapresan Anies," ujar Adi kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2023).

Menurutnya, bagi PDI-P, jika Nasdem ingin berbeda pilihan politik dengan koalisi Jokowi saat ini, maka tidak perlu menunggu tahun 2024.

Baca juga: Gaduh soal Reshuffle, PDI-P Terus Sudutkan Nasdem, Jokowi Bilang Tunggu Saja

Bahkan, Adi melihat PDI-P ingin Nasdem segera menentukan sikap politik yang sudah berseberangan sejak sekarang.

"Makanya, PDI-P berulangkali menyinggung soal etika politik. Bagaimana mungkin Nasdem yang usung Anies capres antitesa Jokowi masih berada dalam koalisi," katanya.

Kemudian, Adi mengatakan, PDI-P sedang ingin memastikan siapa kawan dan lawan mereka sejak dini.

Menurut Adi, PDI-P merasa berhak meminta dua menteri dari Nasdem dicopot karena mereka adalah pemenang pemilu pada 2019 lalu.

"Tapi Nasdem membela diri. Kontrak dengan Jokowi hingga 2024. Nasdem juga berdalih menunjukkan loyalitasnya ke Jokowi sampai saat ini," kata Adi.

Baca juga: Terus Dorong Reshuffle, PDI-P Dinilai Terang-terangan Tak Suka dengan Manuver Nasdem Capreskan Anies

Sementara itu, kata Adi, PDI-P merasa tidak perlu lagi menutup-nutupi bahwa mereka tak nyaman dengan Nasdem yang bermain di dua kaki.

Sebab, sejauh ini, di satu sisi Nasdem masih berada dalam koalisi Jokowi.

Namun, pada saat bersamaan, Nasdem mengusung sosok yang dianggap berlawanan dengan Jokowi, yakni Anies Baswedan.

"Jelas ini kode keras ke Jokowi bahwa PDI-P sudah tak nyaman dengan Nasdem. Semacam ‘intimidasi politik’ ke Jokowi untuk segera me-reshuffle menteri Nasdem," ujar Adi.

Baca juga: Gulirkan Wacana Reshuffle Menteri Nasdem, PDI-P Dinilai Tak Hormati Jokowi

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

Namun, terkait waktu reshuffle, Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Kemudian, ia menyuarakan agar dilakukan evaluasi terhadap dua menteri dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syarul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Bahkan, Djarot juga terang-terangan menyarankan menteri-menteri Nasdem itu mengundurkan diri.

Sebab, ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri itu dengan kebijakan presiden.

"Kalau memang gentle, betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri-menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Belakangan, dua partai politik saling bersinggungan terkait isu reshuffle awal tahun. Dua partai itu adalah PDI-P dan Nasdem.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kian Menguat, Jokowi Diprediksi Bakal Sisakan 1 Menteri Nasdem