Gulirkan Wacana "Reshuffle" Menteri Nasdem, PDI-P Dinilai Tak Hormati Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan dinilai tidak etis lantaran terus menggulirkan isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju terkait menteri-menteri Partai Nasdem.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, reshuffle merupakan hak preorgatif Presiden Joko Widodo.

"Ini seperti melakukan dikte terhadap presiden dan tidak menghormati hak prerogatif presiden," kata Bawono kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Nasdem Minta PDI-P Tak Gaduh soal Reshuffle, Hasto Kristiyanto: Kami Terima Sarannya

Namun demikian, menurut Bawono, kegigihan PDI-P mendorong reshuffle bukan tanpa sebab. Sikap ini dinilai tak lepas dari manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, PDI-P tak henti-hentinya menyentil, menyerang, dan puncaknya meminta kepala negara mengevaluasi menteri partai besutan Surya Paloh itu.

"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," ujarnya.

Menurut Bawono, sedianya deklarasi pencapresan Anies tak bisa dijadikan landasan untuk menilai apakah Nasdem masih sejalan dengan pemerintahan Jokowi atau tidak.

Penilaian terkait ini harusnya didasarkan dari komitmen para menteri Nasdem dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Baca juga: Gaduh soal Reshuffle, PDI-P Terus Sudutkan Nasdem, Jokowi Bilang Tunggu Saja

Nasdem pun dinilai punya hak untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres. Sebab, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amien hanya sampai masa jabatan presiden dan wakil presiden itu berakhir pada 2024.

"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai Nasdem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," tuturnya.

Kendati demikian, Bawono menambahkan, perombakan kabinet umumnya memang mempertimbangkan dua hal, yakni kinerja menteri atau politik.

Melihat dinamika terkini, tak menutup peluang presiden merombak kabinetnya karena alasan politik semata.

"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai Nasdem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," kata dia.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kembali mencuat belakangan ini. PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.