Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johnny G Plate Nyatakan Siap Jika Direshuffle Jokowi

Kompas.com - 04/01/2023, 17:56 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengaku siap apabila presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet.

Johnny mengatakan, sebagai pembantu presiden sudah sewajarnya patuh terhadap keputusan yang dibuat oleh presiden Jokowi.

"(Siap untuk direshuffle) secara pribadi apalagi, kita di sini (posisi Menteri) sebagai pembantu presiden. Melaksanakan kebijakan dan arahan Presiden. Itu (reshuffle) sepenuhnya ada di Presiden," kata Johnny saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Gulirkan Wacana Reshuffle Menteri Nasdem, PDI-P Dinilai Tak Hormati Jokowi

Meski demikian, Sekjen Partai Nasdem itu mengatakan, pendapat pribadinya tak memiliki pengaruh banyak terkait keputusan reshuffle.

Karena menurut dia, reshuffle kabinet mutlak merupakan kewenangan Jokowi dan harus diterima oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan Presiden? Tidak ada, itu sepenuhnya (keputusan reshuffle) kepada Presiden," ucap Johnny.

Adapun terkait desakan reshuffle para menteri dari Partai NasDem, Johnny meminta tak ada aktor politik yang menjadi presiden dadakan dalam koalisi.

Dia meminta semua pihak untuk menyerahkan isu reshuffle sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Serahkan itu pada bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannnya, jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden (untuk melakukan reshuffle)," imbuh dia.

Baca juga: Nasdem Dinilai Punya Hak Capreskan Anies, PDI-P Disebut Tak Etis Terus Gulirkan soal Reshuffle

Diketahui PDI-P mendorong agar Jokowi melakukan reshuffle pada menteri dari Nasdem.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurabaya Bakar.

Djarot berharap, kedua menteri tersebut mengundurkan diri jika tak lagi sepaham dengan visi Jokowi.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI sekaligus politikus PDI-P, Djarot Syaiful Hidayat, usai bertemu dengan jajaran komisioner KPU RI pada Rabu (21/9/2022).KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Ketua Badan Pengkajian MPR RI sekaligus politikus PDI-P, Djarot Syaiful Hidayat, usai bertemu dengan jajaran komisioner KPU RI pada Rabu (21/9/2022).

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," katanya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Baca

Di sisi lain Jokowi belum memutuskan bongkar pasang formasi Kabinet Indonesia Maju. Akan tetapi, dia meminta masyarakat menunggu keputusannya.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," sebut Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di daerah Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com