Nasdem Dinilai Punya Hak Capreskan Anies, PDI-P Disebut Tak Etis Terus Gulirkan soal "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, Partai Nasdem punya hak untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Sebabnya, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amien hanya sampai masa jabatan presiden dan wakil presiden itu berakhir pada 2024.

"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai Nasdem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," kata Bawono kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Soal Desakan Reshuffle Menteri Nasdem, Johnny G Plate: Banyak Politisi Merasa Jadi Presiden

Menurut Bawono, deklarasi pencapresan Anies Baswedan tak bisa dijadikan landasan untuk menilai apakah Nasdem masih sejalan dengan pemerintahan Jokowi atau tidak.

Seharusnya, penilaian ini didasarkan dari komitmen para menteri Nasdem dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Bawono pun memandang, sikap PDI Perjuangan yang terus mendorong presiden agar mengevaluasi menteri-menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju tidak etis. Sebab, reshuffle atau perombakan kabinet sepenuhnya merupakan wewenang kepala negara.

"Ini seperti melakukan dikte terhadap presiden dan tidak menghormati hak prerogatif presiden," ujarnya.

Baca juga: Nasdem Minta PDI-P Tak Gaduh soal Reshuffle, Hasto Kristiyanto: Kami Terima Sarannya

Bawono menduga, kekehnya PDI-P agar menteri-menteri Nasdem dievaluasi tak lepas dari langkah partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Sejak Nasdem bermanuver, partai banteng tak henti-hentinya menyentil, menyerang, dan puncaknya menggulirkan wacana reshuffle.

"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," ucapnya.

Bawono menambahkan, reshuffle umumnya memang mempertimbangkan dua hal, yakni kinerja menteri atau politik.

Melihat dinamika terkini, dorongan PDI-P agar presiden merombak menteri dari Nasdem cenderung mengarah ke faktor politik.

"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai Nasdem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," tutur dia.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kembali mencuat belakangan ini. PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.