Gulirkan Wacana "Reshuffle" Menteri Nasdem, PDI-P Dinilai Tak Hormati Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan dinilai tidak etis lantaran terus menggulirkan isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju terkait menteri-menteri Partai Nasdem.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, reshuffle merupakan hak preorgatif Presiden Joko Widodo.

"Ini seperti melakukan dikte terhadap presiden dan tidak menghormati hak prerogatif presiden," kata Bawono kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2023).

Namun demikian, menurut Bawono, kegigihan PDI-P mendorong reshuffle bukan tanpa sebab. Sikap ini dinilai tak lepas dari manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, PDI-P tak henti-hentinya menyentil, menyerang, dan puncaknya meminta kepala negara mengevaluasi menteri partai besutan Surya Paloh itu.

"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," ujarnya.

Menurut Bawono, sedianya deklarasi pencapresan Anies tak bisa dijadikan landasan untuk menilai apakah Nasdem masih sejalan dengan pemerintahan Jokowi atau tidak.

Penilaian terkait ini harusnya didasarkan dari komitmen para menteri Nasdem dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Nasdem pun dinilai punya hak untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres. Sebab, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amien hanya sampai masa jabatan presiden dan wakil presiden itu berakhir pada 2024.

"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai Nasdem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," tuturnya.

Kendati demikian, Bawono menambahkan, perombakan kabinet umumnya memang mempertimbangkan dua hal, yakni kinerja menteri atau politik.

Melihat dinamika terkini, tak menutup peluang presiden merombak kabinetnya karena alasan politik semata.

"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai Nasdem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," kata dia.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle. Namun, dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.

"Ditunggu saja," kata Jokowi, Senin (2/1/2023).

Adapun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada awal Oktober lalu. Sejak saat itu, elite PDI-P berulang kali "menyerang" Nasdem lewat sindiran hingga sentilan.