Enggan Temui PDI-P dan Presiden soal Isu "Reshuffle", Nasdem: Kami Tidak dalam Posisi Berbeda dengan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, posisi partainya hingga kini tetap menjadi partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan menanggapi adanya permintaan dua elite PDI-P agar Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem terkait isu reshuffle awal tahun 2023.

Ahmad Ali mengaku Nasdem tak akan menemui PDI-P dan Jokowi untuk menyelesaikan isu tersebut.

"Bagi Nasdem, bahwa hari ini kami tidak dalam posisi berbeda dengan pemerintah ya," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

"Kami tidak sedang berbeda dengan pemerintah, karena memang itu komitmen Partai Nasdem ketika 2019, kita berhimpun dulu di 2014, Nasdem dengan PDI-P pendukung Pak Jokowi," ujarnya lagi.

Baca juga: Ditanya soal Reshuffle pada 2023, Jokowi: Ditunggu Saja

Ali mengeklaim bahwa hubungan Nasdem dan Presiden Jokowi juga tidak memiliki masalah.

Komunikasi dengan Jokowi disebut terus dilakukan sebagai partai pendukung pemerintahan.

"Jadi, komunikasi berjalan baik dan Nasdem dalam posisi koalisi pemerintah saat ini. Saya pikir termasuk salah satu partai yang sangat konsisten mendukung kebijakan presiden seperti komitmen awal," kata Ali.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, Nasdem sama posisinya seperti PDI-P yang juga turut andil dalam mendukung Jokowi sebagai presiden pada Pemilu 2014 dan 2019.

Oleh karenanya, Ali menegaskan bahwa Nasdem bukan "penumpang gelap" yang bergabung pemerintahan di tengah jalan.

"Kami ini sama besarnya andilnya dengan PDI-P katakan seperti itu. Karena kami bagian dari koalisi yang sejak awal," ujar Ali.

Baca juga: Soal Wacana “Reshuffle” Menteri Nasdem, Pengamat: Kalau PDI-P yang Bicara, Artinya Tak Main-main

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Hasto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi, kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian, kita harus mengimpor beras," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual, Jumat (30/12/2022).

Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle maka jangan dikaitkan dengan urusan politik.

Baca juga: Dua Elite PDI-P Minta Jokowi Copot Mentan dan Menteri LHK, Nasdem: Tidak Etis