Tak Sepahamnya Nasdem dengan Demokrat-PKS soal Deklarasi Koalisi Perubahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menunjukkan sikap tak sepaham dengan calon mitra koalisinya yakni, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat soal momentum deklarasi Koalisi Perubahan.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi di awal tahun 2023.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa Demokrat hanya bakal mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Koalisi Perubahan jika koalisi telah menetapkan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Kita tunggu majelis partai, kita tunggu deklarasi pada saat yang tepat. Tapi yang pasti awal tahun adalah awal yang baik, adalah waktu yang baik untuk memulai sesuatu yang baru,” ungkap Herzaky ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Baca juga: Nasdem: Deklarasi Paslon Capres-Cawapres Paling Lambat Juni 2023

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara PKS M Kholid. Ia meyakini dinamika elit kader, dan tim kecil Koalisi Perubahan bisa senada.

Bahkan, Kholid optimis deklarasi Koalisi Perubahan bisa diwujudkan bulan ini.

Namun, dua kader elit Nasdem memberikan respons yang berbeda. Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, koalisi bisa batal terbentuk jika ada partai politik (parpol) lain yang memaksakan kehendaknya.

Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, penentuan cawapres tak bisa sembarangan. Perlu kehati-hatian sebelum menentukan siapa figur pendamping Anies Baswedan.

“Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding, (sehingga) prinsip play to win itu terpenuhi, kan dalam salah satu kriteria yang kita sepakati itu adalah cawapres memiliki variabel pemenangan,” kata Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Baca juga: Nasdem Ungkap Kemungkinan Koalisi Perubahan Gagal Dibentuk: Kalau Ada Partai yang Merasa Lebih Penting

Persilahkan Demokrat-PKS deklarasikan koalisi

Lebih lanjut, Willy mengaku pihaknya memberi keleluasaan pada Demokrat dan PKS untuk mendeklarasikan diri sebagai anggota Koalisi Perubahan.

Ia menghormati pandangan kedua calon mitranya itu.

Namun, Nasdem nampak tak sepaham soal proses deklarasi di awal tahun, harus diikuti oleh penentuan pengusungan capres-cawapres.

“Kita ingin menciptakan dwi tunggal karena itu. Kemudian, dalam menentukan siapa yang akan menentukan cawapres Mas Anies harus benar-benar kalkulasinya secara detail, kalkulasinya harus dalam variabel yang telah kita sepakati,” kata Willy.

Di sisi lain, Willy menjelaskan tak ingin buru-buru menentukan cawapres karena bakal dipakai sebagai salah satu strategi pemenangan.

Baca juga: Masih Cari Kesepahaman, Nasdem Akui Enggan Buru-buru Deklarasi Koalisi Perubahan

“Kenapa Nasdem tidak deklarasi satu paket? Karena biar cawapres menjadi elemen of surprise,” ujarnya.

“Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding sehingga prinsip play to win itu terpenuhi,” kata Willy melanjutkan.

Buka peluang PKB bergabung

Willy juga merespons secara terbuka wacana bergabungnya PKB bersama Koalisi Perubahan.

Menurutnya, bergabungnya PKB bakal membawa dampak signifikan untuk meraih kemenangan dalam Pemilu 2024.

Tak hanya itu, PKB disebut bakal menambah pilihan figur cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan.

Anies bisa memilih cawapresnya mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Ia mengatakan, beragam opsi cawapres bakal membuat Koalisi Perubahan bisa menentukan pasangan calon (paslon) capres-cawapres yang terbaik.

“Pesan Pak Surya itu why not the best? Berarti setelah why not the best itu idealnya, sekuelnya itu best of the best,” kata Willy.

Baca juga: Nasdem Sebut Pilihan Cawapres Anies Jadi Beragam jika PKB Bergabung