Ketika Mahfud Ungkap Ada Aparat hingga Pensiunan TNI Jadi "Backing" Mafia...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, banyak aparat yang mem-backing-i berbagai praktik ilegal, baik itu mafia tambang maupun mafia tanah.

Mahfud menyebutkan, keterlibatan aparat itu selama ini seolah-olah hanya menjadi rahasia umum karena tidak ada yang mau mengungkapkannya ke muka publik.

"Soal backing-backing-an ini saya kira sudah lama ini, cuma tidak ada yang berani ngomong saja, backing-backing ini sejak dulu," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Mahfud Mengaku Terima Banyak Laporan Pensiunan TNI Jadi Backing Mafia

Mahfud menyampaikan, sebelum menjadi menteri, ia pernah didatangi seorang warga yang mengadukan kasus perampasan lahan oleh sebuah perusahaan.

Ia mengatakan, saat meneruskan laporan itu ke seorang pengacara, kasus itu dinilai dapat mudah diselesaikan bila dibawa ke kantor aparat penegak hukum, tetapi mereka tidak berani mengusut kasus tersebut.

"Datang ke kantor aparat penegak hukum, 'Oh engggak bisa, Pak, di belakangnya ini ada Pak ini, enggak berani', yang begitu tuh sudah lama," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku menerima banyak laporan keterlibatan pensiunan TNI yang melindungi sejumlah praktik ilegal.

Mahfud pun mempertanyakan kekuatan yang dimiliki para purnawirawan itu sehingga mereka bisa terlibat mem-backing-i sesuatu.

"Kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko. Pak, itu tentara kalau sudah pensiun punya kekuatan apa? Kok di laporan saya tuh banyak mem-backing orang, mem-backing-i mafia, jenderal inilah, jenderal ini," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Beking-bekingan Ini Sudah Lama, cuma Tak Ada yang Berani Ngomong

Mahfud pun mendapat jawaban dari anak buahnya bahwa para pensiunan tentara itu seharusnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa setelah tak lagi berdinas di militer.

Oleh karena itu, ia memerintahkan agar jajaran Polri untuk berani menindak para pensiunan tentara tersebut.

"Saya bilang ke poldanya, jangan dibiarkan model begini, menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi memungut uang dari masyarakat," ujar Mahfud.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengusut keterlibatan aparat maupun pensiunan aparat dalam praktik-praktik ilegal.

"Yang begitu itu banyak dan kita, saya, Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen menyelesaikan ini. Mari yang lama-lama itu mulai dibuka saja kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesainya," kata dia.

Pada Selasa (14/12/2022) lalu, Mahfud juga sudah angkat bicara bahwa ada aparat yang mem-backing-i tambang.

Bahkan, ia mengungkapkan ada pula aparat yang mem-backing-i praktik penarikan pungutan di sebuah kompleks penduduk, yang ironisnya tidak ada yang berani menindak.

"Saya katakan, lho, kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada backing. Kita ndak bisa selesaikan karena senior yang backing. Kenapa kita pura-pura?" kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam Rakernas Satgas Saber Pungli di Grand Mercure Hotel, Jakarta, Selasa siang.

Baca juga: Mahfud Sebut Beking Tambang Ilegal, Anggota DPR: Ajukan ke Jokowi, Jangan Cuma Bicara

Merespons pernyataan Mahfud, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan aparat sebagai backing bila ada cukup bukti.

"Pada prinsipnya apabila ada buktinya penyidik Dittipiter Bareskrim dan Polda akan ditindaklanjuti," kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (14/12/2022).

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mendorong agar Mahfud melaporkan temuan tersebut ke rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

"Tidak cukup hanya bicara di media, tapi mengagendakan ini dan membawa ke dalam ratas (rapat terbatas) yang dipimpin presiden," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Mahfud MD Beberkan Setiap Pemilu Pasti Ada Kecurangan

Arsul mengatakan, Mahfud selaku sosok yang mengoordinir politik, hukum, dan keamanan di Indonesia harus menginisiasi langkah dalam memberantas mafia.

Jika temuan Mahfud soal aparat senior yang menjadi backing tambang dibawa ke ratas, maka Jokowi akan memerintahkan Polri memberantas para mafia.

Setelah hal-hal itu dilakukan, kata Arsul, DPR akan melakukan pengawasan, apakah perintah Jokowi dilakukan atau tidak.

"Kami di Komisi III akan sangat apresiasi yang kalau sudah disampaikan Menko Polhukam itu," ujar politikus PPP itu.