Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR: Bamsoet Tak Sedang Menginisiasi Penundaan Pemilu

Kompas.com - 12/12/2022, 19:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengklaim bahwa pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo tidak bermaksud memunculkan kembali wacana penundaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan Arsul Sani usai mengaku menerima penjelasan langsung Bambang Soesatyo lewat pesan WhatsApp.

"Jadi beliau sebetulnya tidak sedang menginisiasi penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden maupun anggota DPR, DPRD dan anggota DPD," kata Arsul Sani ditemui di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Arsul mengatakan, Bambang Soesatyo justru mengingatkan kepada semua pihak agar persiapan Pemilu 2024 dilakukan dengan baik.

Baca juga: Soal Pernyataan Bamsoet, Pimpinan MPR Pastikan Tak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu

Menurut Arsul, pria yang karib disapa Bamsoet itu mengingatkan terutama soal pendanaan Pemilu 2024.

Hal ini terkait ancaman dampak ekonomi global dan pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang belum selesai.

"Beliau sebenarnya pengen mengingatkan itu lebih banyak, daripada untuk mengatakan agar pemilu itu ditunda. Itu aja yang ingin disampaikan," ujar Arsul Sani.

Wakil Ketua Umum PPP itu menambahkan, MPR juga tidak pernah membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dipikirkan Ulang, Arsul Sani: Tak Mewakili MPR

Sebaliknya, menurutnya, MPR terus mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik.

"Kenapa itu tidak pernah kita bicarakan? Karena kan yang namanya pemilu itu kan tahapannya sudah dimulai," kata Arsul.

"Kita mulai dengan pendaftaran partai politik, verifikasi administratif, verifikasi faktual dan saya kira verifikasi faktualkan sebentar lagi selesai dan akan diumumkan hasilnya begitu ya," ujarnya lagi.

Baca juga: Gagasan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Sarat Politik, Berpotensi Pecah Belah Publik

Sebelumnya diberitakan, Bambang Soesatyo menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Sebab, ia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bamsoet dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Bamsoet juga mengungkapkan faktor lainnya soal Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Ia menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19.

Di sisi lain, ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan.

Baca juga: Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com