Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 16:51 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait permintaan untuk menilik lagi penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mewakili MPR.

“Publik perlu ketahui adalah bahwa sudut pandang Pak BS (Bambang Soesatyo), tidak mewakili MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 45),” tutur Arsul dihubungi Kompas.com, Jumat (9/12/2022).

Ia meminta masyarakat tidak salah paham dan menganggap komentar Bamsoet adalah sikap MPR.

Baca juga: Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Arsul tak ingin masyarakat menilai bahwa MPR sudah menyiapkan langkah untuk melakukan amendemen UUD 45.

“Jadi hal ini jangan dipahami bahwa MPR secara keseluruhan sudah sepakat dengan sudut pandang tersebut, dan kerenanya sudah punya agenda amendemen,” paparnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai bahwa pandangan Bamsoet sah-sah saja disampaikan karena merupakan bagian dari demokrasi.

Akan tetapi, Arsul menegaskan bahwa penundaan Pemilu 2024 harus lebih dulu ditanyakan pada masyarakat dan tak bisa diputuskan sepihak oleh MPR.

“Ini memang memerlukan kesepakatan lebih dahulu secara mekanisme. Jika hanya kekuatan politik saja yang memutuskan, maka PPP khawatir kemungkinan terjadinya penentangan masif yang mengganggu kondusivitas negara kita,” ujarnya.

Baca juga: Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Diketahui Bamsoet memiliki tiga alasan kenapa menyampaikan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan kembali.

Pertama, pemilu bakal memanaskan suhu politik di jelang, saat dan setelah penyelenggaraannya.

Alasan kedua, lanjut dia, pemulihan ekonomi masyarakat usai pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Ketiga, ada banyak ancaman yang dialami bangsa Indonesia karena ketidakpastian situasi global sehingga opsi penundaan pemilu pun muncul.

"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," sebut Bamsoet dalam tayangan YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Nasional
Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Nasional
Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi 'Online', Densus 88: Tak Ada Toleransi

Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi "Online", Densus 88: Tak Ada Toleransi

Nasional
Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.