KSP Klaim Peresmian Provinsi Baru di Papua Tegaskan Keberpihakan Pemerintah ke Warga Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, peresmian Provinsi Papua Barat Daya menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Papua.

Menurutnya, masyarakat asli Papua menginginkan percepatan pembangunan daerahnya.

“Pemekaran wilayah ini jelas membuktikan keberpihakan yang kuat dari Pemerintah dan DPR terhadap aspirasi berbagai elemen masyarakat," ujar Jaleswari dilansir dari siaran pers KSP, Senin (12/10/2022).

"Khususnya, orang asli Papua yang menginginkan langkah percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah dengan luas total 38.820,90 kilometer ini," katanya lagi.

Baca juga: Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi Ke-38 di RI

Ia melanjutkan, Provinsi Papua Barat Daya sendiri memiliki berbagai potensi sumber daya alam.

Salah satunya adalah kawasan empat gugusan pulau yang dikenal sebagai Raja Ampat.

Selain itu, provinsi paling baru di Indonesia ini memiliki potensi pertambangan yang luar biasa.

Oleh karenanya, menurut Jaleswari, diperlukan kolaborasi intensif antara birokrasi pemerintahan, tokoh agama, masyarakat adat, pelaku usaha, civitas akademika, media massa, dan organisasi masyarakat.

Baca juga: Mendagri Lantik Muhammad Masaad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Maichel KOMPAS.com Mendagri Tito Karnavian saat Meresmikan dan Melantik Pj Gubernur Provinisi Papua Barat Daya

Kemudian, ia meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya cepat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Penjabat (Pj) Gubernur harus mampu membangun kolaborasi antar pihak, untuk memastikan bahwa paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan mengedepankan perspektif antropologis," katanya.

"Yaitu, mengedepankan pelibatan Orang Asli Papua dapat diterapkan di Papua Barat Daya, sehingga mampu memberikan dampak terhadap percepatan perbaikan indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia,” ujar Jaleswari lagi.

Ia juga mengingatkan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena adanya peningkatan alokasi Dana Otsus menjadi 2,25 persen dari dana alokasi khusus (DAU) nasional.

Baca juga: Jaksa Agung Tunjuk Witono Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua

Kemudian, ada juga perubahan mekanisme transfer Otsus langsung ke kabupaten/kota.

“Selain itu, masih terdapat gap kualitas layanan publik, khususnya di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw," kata Jaleswari.

Oleh karenanya, program penguatan kompetensi teknis dan asistensi terkait aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa pemerintah harus dimaksimalkan.